5 Pernyataan Terkini Nadiem Terkait PTM Terbatas di Sekolah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali bicara soal penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di masa pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya menurut Nadiem, masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan PTM terbatas. Dia mengatakan, seharusnya 95 persen sekolah di Indonesia telah diperbolehkan melakukan PTM.

"Kenyataannya dari 95 persen itu hanya 42 persen yang sudah mulai melakukan PTM. Jadi mayoritas sekolah sudah boleh melakukan PTM, tapi tidak melakukan PTM," kata Nadiem kepada Liputan6.com, Rabu 29 September 2021.

Selain itu ditegaskan Nadiem, satu generasi anak Indonesia kehilangan pembelajaran sampai 1,2 tahun imbas pandemi Covid-19, lantaran diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Oleh karena itu, dia meyakini opsi PTM terbatas saat ini menjadi urgensi untuk diterapkan meski masih pandemi Covid-19.

"(Anak-anak) kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini," kata Nadiem.

Berikut deretan pernyataan terkini Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penyelenggaraan PTM terbatas dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan, masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menurut Nadiem, seharusnya 95 persen sekolah di Indonesia telah diperbolehkan melakukan PTM.

"Kenyataannya dari 95 persen itu hanya 42 persen yang sudah mulai melakukan PTM. Jadi mayoritas sekolah sudah boleh melakukan PTM, tapi tidak melakukan PTM," kata Nadiem kepada Liputan6.com, Rabu 29 September 2021.

Dia mengatakan, aturan dalam penyelenggaraan PTM sudah dituangkan dalam SKB 4 menteri. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

Seperti halnya, terdapat kebijakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum memperbolehkan sekolah melaksanakan PTM.

Nadiem mengatakan dirinya rela dikritik ketika mengambil kebijakan soal pembukaan atau penutupan sekolah.

Dia menganggap, hal tersebut sebagai bentuk pengorbanan bagi para pelajar.

"Tutup sekolah kan saya disalahkan, buka sekolah saya disalahkan. Enggak apa-apa. Sudah biasa namanya pengorbanan lah," ujar Nadiem.

Dia mengatakan, pihaknya akan terus berjuang agar para pelajar bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Sebab, sekitar 80-85 persen masyarakat ingin PTM dilakukan kembali.

"Jadi itu jadi pegangan saya, saya disisinya orang tua dan murid-murid kita. Itu yang jadi pegangan kita, enggak apa-apa kalau saya sedikit dikritik-kritik enggak apa-apa," kata Nadiem.

Kemudian Nadiem mengatakan, satu generasi anak Indonesia kehilangan pembelajaran sampai 1,2 tahun imbas pandemi Covid-19, lantaran diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Karena itu, dia meyakini opsi PTM Terbatas saat ini menjadi urgensi untuk diterapkan.

"(Anak-anak) kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini," ucap Nadiem.

Menurut dia, banyak anak-anak terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi Covid-19.

"Banyak anak-anak kita yang kesepian dan trauma dengan situasi ini. Begitu juga dengan orangtuanya," ungkap Nadiem.

Nadiem pun mengatakan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki dampak buruk yang permanen jika dilakukan dalam waktu lama.

Dampak buruk tersebut terutama akan dirasakan pada tingkat PAUD dan SD. Untuk itu, Nadiem mengaku tetap ngotot melakukan PTM.

"Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen kalau PJJ dilaksanakan," kata dia.

Nadiem pun selalu mengingatkan kepada kepala daerah dan Pemda untuk segera melakukan PTM terutama pada tingkat PAUD dan SD meskipun mereka belum bisa divaksin.

"Mereka lebih penting untuk melakukan PTM, PAUD dan SD itu dampaknya lebih permanen, lebih parah lagi, dan kebutuhan mereka untuk PTM jauh lebih tinggi," beber dia.

Nadiem juga meminta agar masyarakat mengerti terkait dengan pelaksanaan pembelajaraan tatap muka.

Dia menjelaskan dalam PTM sudah dilakukan beberapa aturan sesuai dengan SKB 4 Menteri yang sudah dikeluarkan.

"Ini makannya sangat membahayakan kalau ada wacana-wacana tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM, bagaimana yang mayoritas murid kita yang di bawah 12 tahun tidak bisa divaksin, dan merekalah yang harus paling punya resiko besar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti," tegas Nadiem.