Menanti Pilihan Jokowi Antara Andika dan Yudo Sebagai Calon Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahanto akan memasuki masa pensiunnya pada November 2021. Namun, hingga masa reses DPR yang jatuh pada 8 Oktober nanti, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menyerahkan Surat Presiden terkait kandidat pengganti orang nomor satu di TNI.

Meski masa jabatannya baru berakhir di bulan Desember 2021, Namun Hadi akan berusia 58 Tahun di Bulan November nanti. Sebagaimana termuat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun paling tinggi bagi Perwira adalah 58 Tahun.

"Akan ada suksesi Panglima TNI Pak Hadi Tjahjanto, yang pensiun pada tanggal 9 November nanti, artinya diharapkan sebelum tanggal 9 November TNI sudah punya Panglima yang baru, walaupun saya katakan secara de jure bahwa Panglima TNI akan pensiun pada tanggal 1 Desember 2021 nanti," kata Pimpinan DPR Lodewijk F. Paulus di Kompleks parlemen Senayan, Selasa 5 Oktober 2021.

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan bahwa surpres calon Panglima TNI akan dikirim secepatnya ke DPR. dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait surpres pengganti Panglima TNI.

"Tadi kami juga sudah koordinasi dengan ibu ketua DPR untuk pengusulan surat panglima itu, yang jelas kita akan lakukan secepatnya dan ada waktu bagi DPR," ujar Pratikno kepada wartawan, Rabu 29 Oktober 2021.

Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin memprediksi surpres Panglima TNI akan dikirim Jokowi setelah PON XX di Papua. Sebab, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diberikan tugas sebagai penanggung jawab pengamanan PON.

"Tapi menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara. Maka menurut hemat saya Surat Presiden itu bisa jadi setelah PON," jelas Hasanuddin kepada wartawan di DPR RI, Kamis 23 September 2021.

Dia menilai waktunya tidak mepet jika Supres dikirim setelah PON yang berakhir pada 15 Oktober 2021. DPR bisa menggelar uji kelayakan dan kepatutan di antara tanggal 8-29 November 2021.

"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," ucap Hasanuddin.

Kendati begitu, saat ini ada dua nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Hadi Tjahjanto. Mereka adalah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengusulkan Presiden Jokowi mengambil jalan tengah terkait calon Panglima TNI. Dia menyarankan agar KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dan KSAL Yudo Margono jadi wakilnya.

Tamliha awalnya membandingkan waktu pensiun antara Kasad Andika dan Kasal Yudo untuk menjadi kandidat calon Panglima. Tetapi, waktu pensiunnya lebih awal sebelum pemilu nasional 2024.

"Misalnya kasad Andika yang akan jadi (Panglima), dia lahir juga bulan Desember dan akan berakhir November tahun depan. Kalau Pak Yudo Kasal juga tidak berumur lama kalau jadi Panglima TNI, dia 2023 juga pensiun, yang paling seksi itu biasanya, Panglima TNI ketika menghadapi pemilu atau pilpres, inikan tidak," kata dia pada Kamis 16 September 2021.

Disisi lain, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof Muradi menyarankan Jokowi memilih calon Panglima selanjutnya dengan pendekatan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sosok Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Yudo Margono menurutnya adalah pilihan yang tepat.

Dia mengatakan, dalam UU tersebut dimaksud bahwa calon Panglima TNI diambil dari yang pernah menjabat kepala staf dan atau sedang menjabat kepala staf darat, laut maupun udara. Kemudian, dijabat secara bergiliran matra. Adapun Hadi Tjahanti berasal dari TNI AU.

"Nah sejak Pak Jokowi jadi Presiden sampai hari ini Angkatan Laut belum pernah tuh jadi Panglima, jadi dia bergiliran, poin penting bergiliran," ucap Muradi saat dihubungi, Rabu 22 September 2021.

Kecuali, kata dia, Jokowi merasa bahwa sampai tahun 2023-2024 perlu Panglima TNI yang bisa melakukan konsolidasi lebih efektif. Konsolidasi efektif itu biasanya memerlukan Panglima dari Angkatan Darat. Sebab, angkatan darat paling besar dan paling dominan.

"Kalau saya sih beranggapan akan baik kalau jabatan itu bergiliran karena sampai 2023 agenda politik yang menonjol yang membutuhkan konsolidasi TNI luar biasa itu belum ada, nanti baru kemudian setelah masuk 2023 bisa panglima baru dari kebutuhan kepentingan menjaga konsolidasi internal maupun eksternal politik pertahanan keamanan," ujar dia.

Muradi menjelaskan ada beberapa alasan KSAL Yudo Margono tepat menjadi panglima karena tiga alasan. Pertama, visi politik pertahanan Indonesia ialah poros maritim dunia.

Kedua, adalah alasan regenerasi. Muradi mengatakan, jika KSAD Andika Perkasa yang menjadi panglima, maka hanya menjabat sekitar satu tahun. Sedangkan, KSAL Yudo Margono bisa menjabat dua tahun.

Ketiga, berdasarkan asas keadilan. Artinya, dalam karir seseorang di tentara jabatan tertingginya adalah panglima TNI. Sehingga, jika KSAL Yudo Margono sudah tepat secara rekam jejak untuk menjadi panglima maka baiknya dipilih.

Baik KSAD Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono memiliki peluang besar menjadi Panglima TNI. Keduanya memiliki karir yang moncer dan rekam jejak mumpuni di TNI untuk menjadi Panglima.

Jenderal Andika Perkasa pernah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) selama enam bulan sebelum diangkat menjadi KSAD. Lulusan Akademi Militer 1987 itu juga pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpaspampres.

Dia menjadi Danpaspampres dua hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014. Belum lagi, Andika menantu Jenderal Purnawirawan Hendropriyono memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Sementara itu, KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Sebelum menjadi KSAL, jabatan terakhir Yudo adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I pada 2019-2020.

Berbagai jabatan strategis di TNI AL pernah diduduki Yudo. Mulai dari, Panglima Komando Lintas Laut Militer pada 2017-2018, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (2018), hingga Panglima Komando Armada (2018-2019).