Dukung Koalisi Sejak Dini, Relawan Prabowo-Puan: Bisa Hilangkan Politik Transaksional

Liputan6.com, Jakarta - PKS mendorong partai politik deklarasi koalisi dan calon presiden pada Pemilu 2024 sejak awal. Hal ini menghindari istilah 'beli kucing dalam karung' dalam pemilihan calon pemimpin RI periode lima tahunan tersebut.

Ketua Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Andianto mendukung wacana tersebut. Menurut dia, sejak awal, relawan Prabowo-Puan memang ingin jagoannya tersebut segera dideklarasikan.

"Kami sejak dini sudah meminta kepada Partai Gerindra dan PDIP mengajak partai lain juga agar segera mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024," kata Andianto saat dihubungi merdeka.com, Rabu 8 Desember 2021.

Menurut dia, menampilkan pasangan capres dan cawapres lebih awal dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sebab dengan begitu, rakyat bisa memilih pasangan yang paling tepat untuk pemimpin Indonesia ke depan.

Dia juga mendorong koalisi parpol untuk segera dibentuk. Jangan di menit akhir pendaftaran capres dan cawapres.

“Dengan pengumuman pasangan capres-cawapres lebih dini, dapat menghilangkan tradisi politik transaksional,” tegas dia.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Diberitakan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.

Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.

"Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi.

Senada, Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai ada dua hal yang dapat mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal. Sehingga memunculkan calon lebih cepat.

Misalnya,Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023. Dia mencontohkan, dalam kasus Gatot Nurmantyo. Namanya sempat muncul sebagai Capres saat menjabat Panglima TNI. Namun setelah pensiun, pamornya mulai meredup.

"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," ungkap Hasan.

Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Sumber: Merdeka.com