PDIP Desak Luhut Klarifikasi Klaim Penundaan Pemilu 2024: Kapasitasnya Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan klaim Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, tentang penundaan Pemilu 2024, yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda. PDIP menyentil sikap Luhut tersebut, karena bicara tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Hasto mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo untuk tidak memiliki pendapat berbeda dengan presiden menyangkut isu Pemilu 2024. Wacana penundaan Pemilu 2024 sebelumnya digulirkan sejumlah partai politik seperti PKB, PAN, dan Golkar, sebelum kemudian Luhut turut memberi pernyataan.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?," kata Hasto dalam keterangan tertulis diterima, Senin (14/3/2022).

Hasto menilai, terkait perbincangan politik, hukum dan keamanan menjadi ranah Menko Polhukam. Kemudian, jika berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, menjadi ranah Menteri Dalam Negeri. Hasto pun meminta, Luhut mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar publik tidak terbelah.

"Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," ucap Hasto.

Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Dia menilai, seharusnya politik kekuasaan bisa berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

"Kita harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tuturnya.

Hasto mengatakan, PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto.