7 Fakta Terkait Anggaran Fantastis DPR RI Untuk Ganti Gorden

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI kembali meyorot perhatian publik. Bagaimana tidak, DPR RI membuat anggaran mencapai Rp 48,7 miliar yang akan digunakan untuk melakukan penggantian gorden dan blind.

Melansir situs lpse.dpr.go.id, biaya itu nantinya akan diambil dari APBN 2022. Tender tersebut pun diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," bunyi tulisan dalam situs tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar pun angkat bicara. Menurut dia, anggaran itu dialokasikan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR.

Dia menjelaskan, rata-rata anggaran gorden untuk satu unit rumah anggota DPR sebesar Rp80-90 juta. Angka tersebut sudah termasuk pajak per rumah.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah," ungkap Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Maret 2022.

Berikut 7 fakta terkait anggaran fantastis DPR RI untuk melakukan penggantian gorden dan blind dihimpun Liputan6.com:

Anggaran mencapai Rp 48,7 miliar akan digunakan oleh DPR RI untuk melakukan penggantian gorden dan blind. Biaya itu nantinya akan diambil dari APBN 2022.

Seperti dilansir situs lpse.dpr.go.id, tender tersebut diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata. Tender penggantian gorden itu diikuti 49 peserta dan memiliki kode tender 732087.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," bunyi tulisan dalam situs tersebut.

Dalam situs itu juga tertulis, lokasi pekerjaan berada di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

Situs tersebut juga menjelaskan bagaimana perkembangan tahap tender penggantian gorden dan blind itu di DPR RI.

"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs tersebut.

Anggaran gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI mencapai Rp 48,7 miliar.

"Anggaran itu dialokasikan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Maret 2022.

Indra menjelaskan, rata-rata anggaran gorden untuk satu unit rumah anggota DPR sebesar Rp 80-90 juta. Angka tersebut sudah termasuk pajak per rumah.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah," terang Indra.

Menurut Indra, gorden tersebut nantinya dipakai untuk 11 ruangan di rumah dinas anggota DPR.

"Lantai satu rumah terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga," ucap dia.

Kemudian di lantai dua rumah dinas DPR, gorden dipakai untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tanggal.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar rupiah 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 rupiah, nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar 45.767.446.332 rupiah," papar Indra.

Indra menerangkan, perencanaan anggaran gorden seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan.

Tetapi, Indra tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

"Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapapun yang mau ikut lelang silakan, nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," tuturnya.

Indra mengatakan, proses pengajuan anggaran gorden telah melewati proses pemeriksaan inspektorat utama DPR. Sudah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga sudah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Indra pun lantas menjabarkan mekanisme pengajuan anggaran tersebut sebelum ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di sekretariat juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga," ucapnya.

"Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," jelas Indra.