Kata Faldo Maldini Soal Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Naik karena Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan bahwa penyelenggaraan mudik tahun ini sangat menantang. Antusiasme masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 2022 di kampung halaman sangat tinggi, setelah dua kali lebaran pemerintah melarang mudik.

Hal ini disampaikan Faldo menanggapi lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan bahwa kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi naik menjadi 76,7 persen. Salah satunya, karena penyelenggaraan mudik.

"Penyelenggaraan mudik yang lalu sangat menantang. Berbagai persiapan yang melibatkan pemerintah pusat, berbagai sektor, hingga daerah menunjukan hasil yang diharapkan. Semuanya sudah bekerja baik," katanya kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Menurut Faldo, keberhasilan ini bukan hanya karena kerja pemerintah, namun juga dukungan dari masyarakat sehingga perjalanan mudik bisa berlangsung kondusif. Faldo mengatakan tantangan ke depan akan lebih berat, sebab ekspektasi masyarakat akan semakin tinggi.

"Penyelenggaraan mudik selanjutnya tentunya akan punya ekspektasi yang lebih besar dengan kepuasan hari ini. Semua pembelajaran dari penyelenggaraan mudik ini akan membuat kita lebih baik lagi," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

"Presiden selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugas, dinilai memuaskan tentunya jadi motivasi menjadi semakin baik untuk seluruh jajaran," sambung Faldo Maldini.

Sebelumnya, SMRC merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Survei pada 10-12 Mei 2022 melibatkan 1.245 responden. Sebanyak 76,7% responden mengaku sangat dan cukup puas dengan kinerja Presiden.

Meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden didorong keberhasilan penanganan Covid-19 dan penyelenggaraan mudik. Sebanyak 74,6% responden puas dengan penanganan pandemi, 88% responden puas dengan pelayanan moda transportasi umum saat mudik.

Di sisi lain, lembaga survei Indikator Politik Indonesia telah lebih dulu mengeluarkan hasil surveinya terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap Presiden Jokowi merosot menjadi 58,1 persen.

Adapun Indikator melakukan survei ini pada tanggal 5-20 Mei 2022 dengan 1.228 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak.

"Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen, terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keteranganya, Minggu 15 Mei 2022.

Dia menjelaskan ada beberapa alasan yang membuat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menjadi turun. Hal itu disebabkan karena harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng (migor).

"Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," tutur dia.

Angka kepuasan tersebut lebih rendah dibandingkan survei yang dilakukan Indikator pada 20-25 April 2022. Saat itu, kepuasan warga terhadap kinerja Jokowi di angka 59 persen, dimana sudah menurun tajam dalam dua bulan terakhir.

"Yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Apa alasan utamanya clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat," pungkas Burhanuddin.

Anggota Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno menilai naik turun kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah seperti tergambar dalam hasil survei merupakan hal biasa. Namun, kata dia, koordinasi lintas kementerian harus terus ditingkatkan.

"Yang sudah bagus kita jaga, yang masih kurang kita perbaiki atau tingkatkan. Koordinasi lintas kementerian dalam menangani berbagai persoalan yang muncul. Terus fokus melayani kebutuhan masyarakat luas," tutur Hendrawan.

Anggota Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Profesor Hamdi Muluk menilai perbedaan hasil survei kedua lembaga tersebut adalah hal yang wajar. Perbedaan hasil survei ini salah satunya bisa dikarenakan perbedaan waktu pengambilan sampel.

"Ya rentang waktu satu dua minggu bisa beda hasilnya," ujar Hamdi Muluk kepada Liputan6.com, Kamis (19/5/2022).

Dia menyebut perbedaan hasil survei ini juga tergantung isu politik yang terjadi pada saat pengambilan sampel. Hamdi menyampaikan, bahwa isu politik yang sedang hangat dapat mempengaruhi sentimen publik.

"Tergantung satu dua minggu itu isu politik apa yang menonjol yang mempengaruhi sentimen publik," ucap Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) ini.

"Jadi wajar ada (hasil) turun (dan) naik," kata Hamdi memungkasi.