Bagi Sertifikat Tanah, Jokowi: Silakan Pinjam ke Bank, Tapi untuk Modal Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat untuk menggunakan sertifikat tanah yang telah diterima secara bijak. Dia mempersilakan masyarakat menggunakan sertifikat untuk pinjaman ke bank, namun sebaiknya digunakan untuk menambah modal usaha.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/8/2022). Sebanyak 3.000 orang dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik hadir untuk menerima sertifikat tanah tersebut.

"Silakan pinjam ke bank, tetapi semuanya kalau dapat Rp100 juta (misalnya), gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk modal investasi, gunakan untuk modal usaha," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Dia juga mewanti-wanti masyarakat agar menghitung dengan baik apabila sertifikat tersebut akan digunakan untuk pinjaman ke bank. Jokowi mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman bank tersebut untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

"(Dapat) Rp500 juta yang Rp250 juta untuk beli mobil baru. Senang _muter-muter_ kampung gagah, _muter-muter_ desa gagah naik mobil, tapi itu hanya 6 bulan, percaya saya," ujar Jokowi.

"Gagahnya hanya 6 bulan, setelah itu begitu enggak bisa nyicil, nyicil bank-nya enggak bisa, nyicil mobilnya enggak bisa, itulah malapetaka dimulai," sambung Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mengatakan, pembagian sertifikat tanah adalah bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat, seiring dengan menurunnya Covid-19. Pasalnya, masyarakat dapat menggunakan sertifikat untuk mendapat modal usaha.

"Karena dengan sertifikat tanah rakyat berkesempatan mendapatkan akses permodalan di samping ada kepastian hukum tentang tanah mereka," jelas Hadi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Menurut dia, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

"Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan _ngurus_ sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?" tutur Jokowi.

Dia menyampaikan bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur, masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

"Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat," jelasnya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah dengan baik.

Pasalnya, kata dia, konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

"Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada', (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan food estate atau lumbung pangan berbasis mangga di Kabupaten Gresik Jawa Timur, Senin (22/8/2022). Lumbung pangan yang diresmikan ini memililiki luas 1.000 hektare.

"Kita harapkan ini food estate ini ada yang milik rakyat, ada yang milik swasta dan kita ingin itu terintegrasi dengan embung yang dibangun di sini," kata Jokowi dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

Dia berharap lumbung pangan tersebut dapat menghasilkan produksi mangga tidak hanya untuk keperluan di dalam negeri. Namun, juga keperluan ekspor ke sejumlah negara di dunia.

Mulai dari, Timur Tengah, Tiongkok, Jepang, hingga Eropa. Oleh karena itu, lumbung pangan berbasis mangga tersebut akan turut dikembangkan di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Nanti tidak hanya di Kabupaten Gresik tapi juga di kabupaten lain yang kira-kira memiliki kondisi lahan marginal yang cocok untuk mangga," ungkap dia.

Jokowi menilai lumbung pangan berbasis mangga di Kabupaten Gresik ini sudah tertata dengan baik. Kendati begitu, dia berharap adanya pendampingan kontrol kualitas guna memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan para pembeli.

"Saya senang kelihatan yang sudah tertanam di sini manajemennya sangat baik dan kita harapkan nanti juga ada pendampingan QC quality control dari buyer-nya sehingga level kualitasnya akan naik," jelas Jokowi.