Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Pemerintah Tak Respon Tuntutan

Said Iqbal mengatakan, siap memimpin langsung jalan mogok nasional dan menanggung risiko kaum buruh akibat mogok nasional.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 06 Sep 2022, 16:26 WIB

Diterbitkan 06 Sep 2022, 15:45 WIB

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Buruh ancam mogok nasional apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan itu disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal seusai berunjuk rasa di depan Gerbang DPR/MPR hari ini, Selasa (6/9/2022). Said Iqbal mengatakan, rencana mogok nasional dilakukan pada November 2022 atau Desember 2022

Siap! (mogok nasional) November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," ujar dia.

Said Iqbal mengatakan, siap memimpin langsung jalan mogok nasional dan menanggung risiko kaum buruh akibat mogok nasional.

"Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional. Tapi konstitusional mengikuti aturan UU, menjaga ketertiban," ujar dia.

Said Iqbal menerangkan, syaratnya gampang yakni menyetop produksi. Dia menegaskan, ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisi modal. Atas nama APBN, mereka tega menyengsarakan rakyat.

"Di sini ada pengemudi, bus, Damri, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," ujar dia.

Buruh Sindir Pemerintah

Massa buruh menggeruduk Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, dalam rangka unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM. (Dok. Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Sebelumnya, Partai Buruh tak sepakat dengan pandangan pemerintah bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Litbangnya, yang paling mengonsumsi BBM subsidi ialah masyarakat urban.

"Justru yang terkena itu yang urban-urban, kita nih urban-urban kerja kontrak, kemudian ongkos motor. Jadi bohong kalau dibilang bahwa pengguna BBM bersubsidi itu adalah pengusaha atau orang kaya," kata Presiden Partai Buruh, Said iqbal Selasa (6/9/2022).

Said menerangkan, Litbang Partai Buruh dan KSPI mencatat, 120 juta pengguna sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi. Karena itu, dia menolak narasi yang disampaikan pemerintah bahwa orang kaya yang memakai BBM bersubsidi.

"Kok nyalahin orang kaya. Orang kaya itu pakai Pertamax, atau Solar Dex," ujar dia.