Wapres Ma'ruf Amin: Kita Harus Tata Birokrasi Agar Tarik Investasi

Ma’ruf menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan penataan birokrasi ini adalah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 06 Okt 2022, 11:52 WIB
Diterbitkan 06 Okt 2022, 11:52 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin
Menyambut hari besar umat Islam tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan Muslim di Indonesia dapat berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun bangsa. (Foto: BPMI, Setwapres).

 

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan diperlukan penataan yang semakin baik agar birokrasi Indonesia dapat berkontribusi di skala nasional maupun global, terutama dalam bidang investasi.

“Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional. Hal ini berguna pula bagi daya tarik investasi ke Indonesia,” kata Ma’ruf dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).

Ma’ruf menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan penataan birokrasi ini adalah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif.

“Kita semua perlu menaruh perhatian tinggi terhadap perbaikan ekosistem kebijakan seleksi kepemimpinan yang komprehensif, agar seluruh standar yang lebih baik itu dapat diwujudnyatakan,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Ma’ruf, harus ada manajemen pembentukan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rinci dan menyeluruh.

“Di sinilah, pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah,” tegasnya.

Ma’ruf berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain, karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

“Saya harapkan semua kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian/lembaga dan pemda yang “tinggal kelas”. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat,” harapnya.

 

Penilaian Pemberian Anugerah JPT

Selain itu, Ma’ruf juga menyampaikan apresiasi kepada para instansi yang mendapatkan Penilaian kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dalam penyelenggaraan Proses Seleksi JPT.

“Dalam konteks kelembagaan birokrasi yang mengedepankan sistem merit ini, saya mengucapkan selamat kepada instansi, baik di pusat dan daerah, yang telah berhasil memperoleh Penilaian kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dalam penyelenggaraan Proses Seleksi JPT secara terbuka, transparan dan akuntabel,” ungkap Ma’ruf.

“Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi harus diletakkan sebagai bagian penting dari proses transformasi birokrasi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KASN Agus Pramusinto melaporkan, proses penilaian pemberian Anugerah JPT Tahun 2021 telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek strategis di antaranya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, inovasi manajemen dan dimensi pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT.

Ia pun berharap agar pemberian penghargaan ini dapat menjadi suntikan semangat bagi seluruh instansi pemerintahan untuk semakin meningkatkan sistem birokrasi dan pelayanannya kepada masyarakat.

“Semoga upaya baik yang telah dilakukan dapat bersama kita tingkatkan lagi demi mewujudkan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia,” harap Agus.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya