Golkar Nilai Sistem Pemilu Coblos Caleg Masih yang Terbaik

Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menolak perubahan sistem pemilu proporsional terbuka atau memilih caleg langsung, menjadi proporsional tertutup yang hanya memilih partai.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Des 2022, 17:00 WIB
Diterbitkan 30 Des 2022, 17:00 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Dimana Kehadiran Negara?", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7).

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menolak perubahan sistem pemilu proporsional terbuka atau memilih caleg langsung, menjadi proporsional tertutup yang hanya memilih partai.

Dengan sistem yang digunakan saat ini, masyarakat bisa memilih wakilnya langsung. Serta anggota legislatif yang terpilih bisa mudah diawasi oleh masyarakat.

"Proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atau pun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik," kata Dave kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Sistem proporsional terbuka dinilai masih menjadi yang terbaik. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama.

"Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa," kata Dave.

Menurut Dave, sistem proporsional terbuka juga masih relevan untuk pemilu ke depan. Sistem proporsional tertutup malah akan membawa kemunduran berpolitik.

"Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam Partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada Partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan," ujar Dave.

"Sementara di Pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan," tegasnya.

Khianati Proses Reformasi

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik)
Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Lebih jauh, Dave berpendangan, bila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini adalah menghianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat.

"Dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat," pungkasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Infografis Jadwal dan Usulan Tahapan Pemilu Serentak 2024
Infografis Jadwal dan Usulan Tahapan Pemilu Serentak 2024 (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya