Soal Kabar KTP Warga yang Tak Domisili di DKI Akan Dinonatifkan Juni 2023, Pemprov: Itu Tidak Benar

Liputan6.com, Jakarta - Beredar informasi melalui grup WhatsApp yang berisi bahwa KTP elektronik warga DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di Jakarta akan dinonaktifkan mulai Juni 2023.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, bahwa informasi tersebut tidak benar. Penonaktifan KTP elektronik tersebut saat ini masih tahap rencana.

“Jajaran Disdukcapil DKI Jakarta pun sedang melakukan pendataan terhadap penduduk yang sudah tidak tinggal di wilayah DKI Jakarta,” kata Budi dalam rilis resminya, Rabu (3/5).

Budi menjelaskan, kebijakan penonaktifan KTP ini tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota pada tahun 2024. Kebijakan ini, ujar Budi, dilakukan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Untuk menjalankan aturan hukum tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta No. 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

“Ini merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan di mana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal di wilayah DKI Jakarta. Kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali yang berdampak pada masalah sosial, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran atau tenaga kerja, dan lingkungan,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, dengan penertiban administrasi kependudukan, pemberian bantuan sosial kepada warga pun dapat lebih tepat sasaran dan akurat. 

“Saat ini kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, ada sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di wilayah DKI Jakarta dan angkanya akan terus berkembang. Data ini didapatkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir. Setelah itu, RT/RW akan memverifikasi kembali hasil pencocokan dan penelitian di lapangan,” jelasnya.

Budi juga menambahkan, Ketua RT/RW memiliki wewenang mengusulkan penonaktifan KTP warga yang sudah tidak berdomisili di wilayahnya. Kini, sosialisasi dan pendataan akan terus dilakukan oleh jajaran Disdukcapil DKI Jakarta. 

Masyarakat dapat melakukan pengecekan atas status kependudukannya melalui situs resmi milik Disdukcapil DKI Jakarta pada portal .

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com