Jokowi Buka Peluang Kembali Reshuffle Kabinet di Sisa Masa Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di sisa masa jabatannya. Dia menekankan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Ya bisa saja, (reshuffle kabinet) prerogatif presiden," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, Senin (17/7/2023). Jokowi melantik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan sejumlah wakil menteri (wamen) di Istana Negara Jakarta.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/P tahun 2023 tentang pengangkatan Menkominfo Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan pelantikan wakil menteri berdasarkan Keppres Nomor 32 M tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) sekaligus Wakil Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo. Dia menggantikan posisi Johnny G.Plate yang menjadi tersangka kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Selain Menkominfo, Jokowi juga merombak beberapa jabatan wakil menteri. Posisi Budi Arie sebagai Wamendes diisi oleh Rektor Universitas Moestopo, Paiman Raharjo.

Kemudian, mantan wartawan Nezar Patria dilantik sebagai Wamenkominfo. Dia saat ini menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN.

Selanjutnya, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Posisi Pahala digantikan oleh pengusaha sekaligus Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Rosan Roeslani.

Lalu, Jokowi melantik Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag).

Jokowi menjelaskan alasannya menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G.Plate yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Dia menegaskan penyelesaian BTS harus diutamakan. Disamping itu, Jokowi menyebut penyelesaian kasus hukum korupsi BTS juga harus berjalan.

"Ya begini kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

"Penyelesaian hukum silakan berjalan kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS nya juga harus tetap berjalan," sambungnya.

Dia mengingatkan proyek BTS di Kemkominfo tak boleh sampai terbengkalai karena ada masalah hukum. Pasalnya, proyel tersebut menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal.

"Jangan sampai kita sudah apa itu ada peristiwa hukum BTS nya juga terbengkalai, ini saya yang tidak mau, jadi tugas beratnya disitu," jelasnya.

Disisi lain, Jokowi memilih Nezar Patria sebagai Wamenkominfo arena memiliki sejumlah pengalaman di multimedia. Jokowi meyakini Nezar dapat membantu kerja Budi Arie.

"Nezar ini kan multimedia, pernah di Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN. Saya kira akan sangat membantu sekali pak Menteri Budi Arie," pungkas Jokowi.