HEADLINE: Penetapan Pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Ancang-Ancang Timses?

Liputan6.com, Jakarta - Persaingan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 semakin memanas menjelang penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 13 November 2023 mendatang.

Ketiga poros koalisi pun terus mematangkan strategi pemenangan dan mesin politik capres-cawapres menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Terbaru, Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah resmi mengumumkan struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Hotel Grand Kemang Jakarta, Senin (6/11/2023).

Tim Liputan6.com mencatat terdapat sejumlah nama yang menarik perhatian publik. Pertama adalah Dr. H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau sering disapa Habib Luthfi bin Yahya sebagai ketua pembina dari TKN Prabowo-Gibran.

“Pertama, pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran adalah Dr. H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau sering disapa Habib Luthfi bin Yahya, ulama kharismatik dari pekalongan,” jelas Nusron.

Selain itu, nama lain yang memantik perhatian publik adalah Dhohir Farisi sebagai anggota dewan penasihat dari TKN. Munculnya nama Dhohir memantik perhatian sebab Dhohir adalah suami dari Yenni Wahid putri dari Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid yang mendukung sosok bakal calon presiden Ganjar dan calon wakil presiden Mahfud Md.

Kemudian, ada nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang saat ini sudah resmi bersergam kuning di Partai Golkar. Ridwan Kamil berada dalam posisi anggota dewan penasehat di TKN Prabowo-Gibran.

Selanjutnya, ada juga nama Budiman Sudjatmiko yang sebelumnya adalah kader dari PDIP dan sudah resmi mendukung Prabowo sebagai presiden di Pemilu 2024.

Sementara itu di Koalisi lain, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md juga telah mengumumkan struktur resmi Tim Pemenangan Nasional (TPN). Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid ditunjuk menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

Kemudian Jenderal (Purn) TNI Andika Perkasa dan Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Gatot Eddy Pramono ditunjuk sebagai wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud.

Sedangkan untuk bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hingga kini belum mengumumkan siapa ketua timsesnya. Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, ketua tim pemenangan capres-cawapres Koalisi Perubahan sudah ditentukan.

Namun, pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) tidak memandang pengumuman ketua tim pemenangan sebagai suatu agenda yang mendesak.

Jazilul mengatakan, ketua tim pemenangan Anies-Cak Imin bukan dari kalangan pemerintah maupun kalangan kalangan pengusaha ternama. "Bukan dari unsur penguasa dan pengusaha," ujar Jazilul.

Jazilul menjelaskan, Anies dan Cak Imin mencari orang biasa sebagai ketua tim pemenangan. Namun, meski orang biasa figur tersebut mempunyai kemampuan besar.

"Kita cari rakyat biasa yang punya kemampuan yang besar untuk mengolaborasi kekuatan rakyat. Kita cari figur rakyat biasa saja," kata dia.

Kendati ketua tim pemenangan Anies-Cak Imin diklaim sudah ada, Jazilul masih enggan memberikan kisi-kisi apakah tokoh tersebut berasal dari internal partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, PKB) atau bukan.

"Orang partai kan juga rakyat biasa. maksudnya kami tidak mengambil tokoh-tokoh ternama dari dunia usaha. kalau bahasa sekarang bukan bagian dari oligarki," ujar dia.

Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai, hadirnya tim pemenangan atau tim sukses (Timses) pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 sangatlah penting. Terlebih, apabila sosok timses tersebut memiliki vote getter yang tinggi di suatu wilayah.

"Saya kira iya (kehadiran timses sangat penting) khususnya yang memiliki vote getter atau yang bisa menarik masyarakat untuk memilih seperti halnya mantan kepala daerah yang memiliki pengalaman menang di kontestasi pilkada," kata Usep kepada Liputan6.com, Senin (6/11/2023).

Menurut Usep, hadirnya sosok vote getter dari kalangan mantan kepala daerah bisa menjadi jaminan atau modal berharga bagi capres-cawapres di Pemilu 2024 mendatang.

"Tokoh mantan kepala daerah saya kira punya keunggulan tersendiri, sebab sosok tersebut memiliki garansi personal yang bisa menjamin suara di suatu daerah," ucapnya.

Usep menyebut, sosok Ridwan Kamil merupakan salah satu contoh vote getter yang bisa mendongkrak elektabilitas paslon capres-cawapres di Jawa Barat. Kemudian ada juga sosok Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau Aher.

"Saya kira banyak tokoh-tokoh yang bisa menjadi vote getter untuk Pilpres ini, seperti di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, ada ibu Susi dan Aher," ujar Usep.

Selanjutnya untuk di Jawa Timur, Usep menyebut, ada sosok Soekarwo atau Pakde Karwo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga berpeluang sebagai vote getter di Pilpres 2024.

"Kalau di Jatim ada Pakde Karwo atau Khofifah, tokoh-tokoh yang memegang ormas seperti Muslimat, di Banten ada juga Airin dan Rano Karno" jelasnya.

Signifikasi Politik Timses

Berbeda dengan Usep, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, kehadiran tim sukses (timses) secara signifikasi politik tidak begitu berpengaruh bagi pasangan capres-cawapres.

Menurutnya, timses hanya sebatas pelengkap dari sebuah pertarungan politik, sebab dalam pilpres masyarakat hanya melihat figur kandidat pasangan capres-cawapres, bukan pada tim suksesnya.

"Sebenarnya tim sukses tidak berpengaruh secara signifikan. Hanya sebatas complement dan pelengkap dari pertarungan politik. Karena sesungguhnya soal capres itu yang dilihat figur kandidatnya, bukan timses," kata Adi kepada Liputan6.com, Senin (6/11/2023).

Adi berpandangan, publik hanya akan melihat visi-misi kandidat dan kerja-kerja politik figur capres-cawapresnya saja. Sedangkan timses bertugas hanya mengonsolidasikan basis kekuatan, mengkapitalisasi sumber daya politik, dan selebihnya itu tergantung kandidatnya.

"Tim sukses hanya mengonsolidasi basis kekuatan, mengkapitalisasi sumber daya untuk memenangkan pertarungan. Publik juga hanya akan melihat apa visi-misi kandidat apa kerja politik kandidat, bukan apa yang dikerjakan oleh timsesnya," jelas Adi. 

Adapun Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, pengumuman struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merupakan bentuk kesiapan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024.

"Hari ini baru saja dirilis tim kampanye nasional Prabowo-Gibran. Artinya ya mereka sudah siap-siap dan ancang-ancang untuk membuat tim pemenangan dengan formasi yang dream team. Tim yang bagus yang baik untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran," ujar Ujang kepada Liputan6.com, Senin (6/11/2023).

"Kita juga melihat tim dari kubu Ganjar memang sudah ada, sudah terbentuk susunannya walaupun tidak tahu apakah sudah dirilis atau belum begitu," lanjutnya.

Sedangkan untuk pasangan Anies-Muhaimin, Ujang mengatakan, kemungkinan masih terjadi dinamika atas sosok ketua tim pemenangan AMIN sehingga belum diumumkan hingga saat ini.

"Yang belum hanya tinggal menunggu pasangan AMIN. Keliatannya AMIN masih terjadi dinamika di internal koalisi ya poros koalisi perubahan yang belum menetapkan siapa ketua tim sukses begitu," ucap Ujang.

Namun, Ujang mengungkapkan, koalisi Anies-Muhaimin pastinya akan mencari sosok ketua timses yang mampu mengimbangi dua kekuatan timses yang sudah muncul dari kedua koalisi.

"Ya kita lihat saja nanti untuk mengimbangi dua kekuatan timses sudah muncul dari kedua tim, baik dari kubu Ganjar maupun kubu Prabowo. Pasti kubu AMIN juga mencari sosok ketua timses yang bisa mengimbangi kelebihan dari ketua timses yang lain," ucapnya.

NasDem Dominan Terjadi Deadlock di Koalisi Perubahan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, ada kemungkinan sebenarnya calon ketua tim untuk AMIN sudah ada dari pihak NasDem. Namun hal itu terganjal ketidak sepakatan partai lainnya.

"Sehingga terjadilah deadlock dalam penentuan nama.Kalau yang kita lihat, NasDem yang paling dominan, namun partai lainnya tidak klop dengan nama yang disodorkan,” jelas Ray.

Ray juga mengaku ragu, apakah Anies sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan dapat memutuskan sendiri sosok kapten tim pemenangan meski terjadi ketidaksepakatan antara partai pengusung hingga kini.

“Anies ketergantungan dengan Surya Paloh sehingga ia tidak dapat memutuskan sosok ketua tim,” yakin Ray.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) peserta pemilu presiden (Pilpres) 2024. Penetapan itu dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2023.

Terhitung, saat ini sudah tiga paslon telah mendaftarkan diri ke KPU. Ketiganya yakni, bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bakal capres-cawapres koalisi PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, dan bakal capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin menjadi pasangan pertama yang daftar ke KPU pada Kamis (19/10/2023). Disusul pasangan Ganjar-Mahfud yang juga daftar di hari yang sama.

Sementara, bakal capres-cawapres KIM Prabowo-Gibran mendaftar pada Rabu (25/10/2023) atau hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024.

Selain itu, ketiga pasangan capres-cawapres ini juga telah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan yang digelar di RSPAD Gatot Subroto. Anies-Muhaimin kembali menjadi paslon pertama yang diperiksa kesehatannya pada Sabtu (21/10/2023).

Kemudian, disusul pasangan Ganjar-Mahfud satu hari setelahnya yakni Minggu (22/10/2023). Sedangkan Prabowo-Gibran menjalani pemeriksaan kesehatan pada Kamis (26/10/2023) atau sehari setelah pasangan ini mendaftar ke KPU.

Adapun hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut, ketiga paslon capres-cawapres dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu ketiga paslon yang ada juga dinyatakan bebas narkoba.

Kendati demikian, Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan, seluruh pasangan capres-cawapres yang mendaftar ke KPU belum resmi menjadi peserta pilpres 2024.

Menurutnya, KPU terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan dokumen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar.

Sementara apakah memenuhi syarat atau tidak, baru akan dilakukan ketika penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 13 November 2023.

"Sehingga yang kami periksa itu tentang keputusan apakah dokumennya benar atau sah, sehingga kesimpulan akhirnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Itu keputusannya. Menurut jadwal nanti penetapannya pada tanggal 13 November 2023," kata Hasyim.

"Sehingga kami jadikan patokan ketika masa pendaftaran tersebut adalah lengkap atau tidak lengkap dokumen persyaratannya," jelasnya.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, pencetakan surat suara Pemilu 2024 dimulai pada 15 November 2023 atau dua hari setelah penetapan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024.

“Nanti sekitar pertengahan November ini, tanggal 15 November sudah bisa mulai cetak surat suara,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi.

Menurut Hasyim, pencetakan surat suara menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan ketersediaan sarana pemungutan suara yang akan digunakan oleh pemilih pada hari pemungutan 14 Februari 2024.

Dia mengatakan pada tanggal 5 hingga 7 November, KPU akan mengundang para perwakilan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota ke Jakarta setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pimpinan partai politik di tingkat daerah terkait desain surat suara Pemilu 2024.

“Tanggal 5 sampai 7 November nanti teman-teman KPU provinsi kabupaten-kota akan kami undang ke Jakarta setelah melakukan approval atau persetujuan dengan masing-masing pimpinan partai politik terkait desain surat suara,” kata Hasyim.

Hasyim menambahkan, undangan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota tersebut dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi terkait persetujuan desain surat suara dari masing-masing pimpinan partai politik di tingkat daerah.

Selanjutnya ia mengatakan setelah berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024 pada 10 Februari 2024, KPU akan memulai proses persiapan logistik untuk pesta demokrasi tersebut.

“Masa kampanye nanti terhitung mulai 28 November sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suara 14 Februari masa tenang berarti tanggal 11, 12, 13 akan kami pakai untuk memproses persiapan logistik pemilu,” kata Hasyim. Dilansir dari Antara.