Kunjungan Kemensos Bawa Berkah Bagi Warga Kabupaten Probolinggo

Liputan6.com, Probolinggo Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah Bantuan Sosial kepada warga Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bantuan beragam mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Sejalan dengan fungsi Komisi VIII DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Sosial, Komisi VIII hadir dan menyaksikan langsung penyerahan Bantuan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial dan memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada penerima manfaat yang tepat.

“Sebagai mitra dari Kementerian Sosial, kita memiliki kewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial di negeri ini, semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi kita semua dan dapat bermanfaat untuk kedepannya," ujar Anisah Syakur selalu Anggota Komisi VIII DPR RI

Di acara Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ini ini, Kementerian Sosial menyiapkan sejumlah bantuan berupa PKH, BPNT, PENA, RST, YAPI, Permakanan Lansia, Permakanan Disabilitas, dan ATENSI.

Adapun total jumlah bantuan yang diberikan senilai Rp.341.153.637.684,- dengan setiap program yang diserahkan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp.33.878.100.584,- Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) senilai Rp.304.435.200.000,- Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) senilai Rp.62.637.200,- Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) senilai Rp.440.000.000,-.

Bantuan Yatim, Piatu, Yatim Piatu (YAPI) senilai Rp.562.600.000,- Bantuan Permakanan Lansia senilai Rp.1.565.444.000,- Bantuan Permakanan Disabilitas senilai Rp.128.760.000,- serta Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang berupa Kursi Roda Standar, Kursi Roda Khusus, dan Kebutuhan Pokok dengan total nilai Rp.80.896.900,-.

Mirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.

“Saya sangat senang karena masyarakat Probolinggo sangat terbantu dengan bantuan ini,  terimakasih semoga bisa lebih banyak acara seperti ini dari pemerintah” ujarnya.

(*)