Tolak Usulan Penundaan Bansos, PAN: Program Ini Sangat Diperlukan, Sudah Sepantasnya Dilanjutkan

Menurut Saleh, program-program kerakyatan, seperti bansos, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah, harus terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya.

oleh Elza Hayarana Sahira diperbarui 01 Jan 2024, 13:00 WIB
Diterbitkan 01 Jan 2024, 13:00 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay (Istimewa)
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Saleh, menegaskan bahwa pihaknya mendukung perluasan program bantuan sosial (Bansos) sebagai langkah kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut Saleh, program-program kerakyatan, seperti bansos, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah, harus terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya.

“Pasalnya, program-program tersebut sangat diperlukan dan diminati oleh masyarakat. Secara logis, sesuatu yang sudah baik dan sangat diminati sudah sepantasnya dilanjutkan, ditingkatkan, dan diintensifkan,” kata Saleh saat dihubungi Liputan6.com, Senin (1/1/2024).

Saleh mengatakan, keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dari program bansos dan jaring pengaman sosial yang melibatkan PKH, KIS, KIP, bantuan modal usaha, dan bantuan lansia, mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap ketahanan sosial.

Dia memandang bahwa langkah ini tidak hanya mencerminkan pembangunan infrastruktur tetapi juga penekanan pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

"Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, ia juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan,” jelas Saleh.

Dalam konteks ini, Saleh mengecam usulan untuk menghentikan sementara program bansos dan jaringan pengaman sosial, ia menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kehidupan layak.

Ia menilai bahwa pikiran untuk menghentikan program ini tidak bijak dan tidak memperhatikan kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang membutuhkan.

"Lalu kenapa ada pikiran dan usulan untuk menghentikannya? Usulan dan pikiran seperti itu sangat tidak bijak. Tidak berorientasi bagi kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang memang sangat membutuhkan,” ucapnya.

 

Perluasan Program Bantuan Sosial

Saleh Daulay Minta Pemerintah Perjelas Definisi PPKM Darurat
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto : Andri/man)

Sebagai alternatif, Saleh mengusulkan perluasan program bantuan sosial untuk mencakup lebih banyak penerima, dengan keyakinan bahwa peningkatan ini akan memastikan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Menurutnya, perluasan ini akan memastikan bahwa hak yang sama dapat dinikmati oleh semua yang berhak menerima bantuan sosial.

"Nah, kalau diperbanyak, itu baru tepat. Dengan begitu, semua yang berhak bisa mendapatkan hak yang sama sebagai penerima. Tugas negara adalah untuk memastikan agar semua anggota masyarakat terlindung,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya