Jusuf Kalla hingga Susi Pudjiastuti Hadiri Peluncuran Buku soal Gagasan Haedar Nashir

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi meluncurkan buku berjudul 'Jalan Baru Moderasi Beragama Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir' di Perpustakaan Nasional, Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Buku ini berisi 506 halaman ini dengan 26 topik yang diangkat berdasarkan gagasan dari Haedar Nashir. Selain itu, totala ada 23 penulis lintas agama yang dilibatkan dalam pembuatan buku ini.

Peluncuran buku ini dihadiri sejumlah tokoh nasional baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Lisyto Sigit Prabowo, Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sendiri.

Ketua LKKS PP Muhamadiyah sekaligus edior buku tersebut, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan proses terciptanya buku ini berawal adanya dinamika pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terutama, kata dia soal loyalitas maupun penentangan masyarakat ke capres dan cawapres.

"Kami lihat bahwa saat itu jelang Pilpres sekitar bulan Oktober November, itukan kita melihat dukungan kelompok masyarakat terhadap pasangan-pasangan begitu luar biasa," kata Fajar.

"Bahkan banyak yang melakukan dukungan yg tanpa batas. Fanatik-fanatik atau loyalis-loyalis begitu. Pada saat yang sama juga kami lihat kelompok masyarakat yang melakukan penentangan," sambung dia.

Lalu, Fajar menceritakan peran aktif Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir menjauhkan organisasi dari kelompok yang partisan dalam Pilpres. Serta, kata dia menjaga masyarakat agar tak terbelah meski beda pilihan.

"Atas dasar itu kami melihat pokok-pokok pemikiran Pak Haedar pada waktu itu dan konsisten dengan apa yang beliau tawarkan selama ini adalah membangun politik kebangsaan jalan tengah. Yang dalam konteks diskusi keagamaan kita mengenal istilahnya moderasi beragama," kata dia.

Oleh sebab itu, Fajar menyebut buku ini menawarkan semangat dari Haedar soal menjaga keseimbangan. Di mana Haedar tidak berada di ekstrem kiri ataupun kanan.

"Jadi intinya buku yang akan diluncurkan pada malam hari ini adalah berisi pikiran-pikiran dari berbagai kalangan, baik agamawan maupun cendikiawan, dalam melihat sejauh mana relevansi pemikiran Pak Haedar, baik pada konteks keagamaan maupun pada konteks kebangsaan," ucap Fajar.

 Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, siapa pun pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa Indonesia.

"Siapa pun yang mendapat mandat rakyat, maka memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, karena perlu membawa Indonesia dengan seluruh Tanah Air," kata Haedar, Jumat 24 November 2023.

 Haedar berharap agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih nantinya bisa mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan dinasti.

Tak hanya itu, dia juga berharap capres-cawapres terpilih dapat benar-benar menjadi negarawan, selain juga menjalankan konstitusi bangsa Indonesia.

"Kami berharap para capres dan cawapres, selain menjalankan cita-cita konstitusi dalam memimpin cita-cita, benar-benar menjadi negarawan sejati. Bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi kepala negara yang tegak lurus di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sempit lainnya," jelasnya.

Haedar mengatakan Dialog Publik Muhammadiyah merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah membuka ruang komunikasi dan diskusi untuk ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam memberikan gagasan mereka untuk membawa Indonesia maju.

Oleh karena itu, kata Haedar Nashir, Muhammadiyah menilai pemilu bukan hanya merebut hati rakyat dan menduduki jabatan pemerintah, tetapi juga pada saat yang sama mampu membawa mandat utama selama menduduki jabatan tersebut.

"Mulai dari mewujudkan visi dan misi negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945 serta nilai dasar Pancasila sebagai konstitusi Indonesia. Sehingga, siapa pun capres-cawapres yang terpilih, maka bukan hanya dalam cita-cita dan visi dan misi sendiri," jelasnya.