5 Respons Sekjen PDIP Usai Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan Terkait Sengketa Pilpres 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam PHPU atau sengketa Pilpres 2024.

oleh Devira PrastiwiFarrel Bima Haryomukti diperbarui 23 Apr 2024, 13:00 WIB
Diterbitkan 23 Apr 2024, 12:55 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam PHPU atau sengketa Pilpres 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam PHPU atau sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Dian Agustini)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

MK juga menolak untuk seluruhnya permohonan perkara PHPU atau sidang sengketa Pilpres 2024 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Hasto menyebut, PDIP menilai keputusan MK tidak berdasar pertimbangan hukum yang jernih atas suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan UUD NRI 1945 dengan selurus-lurusnya.

"PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Authoritarian Democracy melalui abuse of power Presiden Jokowi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin 22 April 2024.

Selain itu menurut Hasto, DPP PDIP menggelar rapat koordinasi nasional mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat tersebut juga turut membahas persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-IV.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hadir juga Ketua DPP PDIP, yakni Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjibtaning, Yasonna Laoly, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Pacul Wuryanto.

"Rakernas ini sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan sikap politik PDIP dalam pemerintahan ke depan," ucap Hasto.

Berikut sederet respons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai putusan MK dihimpun tim Liputan6.com menolak seluruh gugatan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud Md serta calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies-Cak Imin dalam PHPU atau sengketa Pilpres 2024 dihimpun Liputan6.com:

 

1. Sebut Putusan MK Legalkan Indonesia Negara Kekuasaan, Masuk dalam Kegelapan Demokrasi

Jokowi Hadiri Rakernas PDIP
“Kepada teman-teman media mohon maaf acara Rakernas III bersifat tertutup. Rakernas akan membahas hal-hal strategis terkait Pemenangan Pemilu. Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowk bersama-sama hadir dalam Rakernas. Juga Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani yang mendapat mandat khusus dari Ketua Umum terkait pemenangan Pemilu,” kata Hasto, Selasa (6/6/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

DPP PDIP menyampaikan pernyataan resmi terkait keputusan hakim MK yang menolak keseluruhan gugatan PHPU palson 01 dan 03.

PDIP menilai, keputusan MK tidak berdasar pertimbangan hukum yang jernih atas suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan UUD NRI 1945 dengan selurus-lurusnya.

"PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin

"Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Authoritarian Democracy melalui abuse of power Presiden Jokowi," sambung dia.

 

2. Sebut Demokrasi di Indonesia Terbatas

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara soal kemungkinan Presiden Jokowi silaturahmi lebaran dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Merdeka.com)

PDIP menilai, demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius.

"Terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global," kata Hasto.

Menurut Hasto, pihaknya mengkhawatirkan praktik kecurangan Pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan.

"Mengingat berbagai kecurangan Pemilu yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya," kata dia.

 

3. Tegaskan Tetap Hormati Keputusan MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggelar konferensi pers menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Meski demikian, lanjut Hasto, PDIP menghormati keputusan MK.

"Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng Konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK," beber Hasto.

"Dan akan terus berjuang di dalam menjaga Konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN," sambungnya.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang untuk menjaga Konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

"Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang di dalam melawan berbagai bentuk abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar – Mahfud," kata Hasto.

"Percayalah bahwa keputusan hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah, dan keputusan tersebut harus dipertanggung jawabkan terhadap masa depan. Sebab kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu. Satyam Eva Jayathe," sambungnya.

 

4. Akui Sikap Politik PDIP di Pemerintahan ke Depan Bakal Diputuskan dalam Rakernas

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

DPP PDIP menggelar rapat koordinasi nasional mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat tersebut juga turut membahas persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-IV.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hadir juga Ketua DPP PDIP, yakni Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjibtaning, Yasonna Laoly, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Pacul Wuryanto.

"Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini," kata Hasto.

Rakernas ini, lanjut Hasto, sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan sikap politik PDIP dalam pemerintahan ke depan.

"Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," tegas Hasto.

 

5. Sampaikan Terima kasih pada Rakyat PDIP Menang Ketiga Kalinya

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader Partai Banteng.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader Partai Banteng.

Selain itu, Hasto mewakili partai menyampaikan terima kasih pada rakyat yang telah membantu membawa kemenangan untuk ketiga kalinya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Pada kesempatan ini PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuanagn sehingga meskipun tantanganya sangat berat tetapi PDI Perjuangan mendapatkan kepercayaan rakyat menang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut," kata Hasto.

Hasto menyampaikan, di sisi lain terjadi peningkatan perolehan suara di tingkat kabupaten dan kota. Hal itu menunjukan adanya keinginan dari Akar Rumput yang mendambakan demokrasi yang berkekuatan rakyat.

"Artinya dukungan dari Akar Rumput kekuatan rakyat yang memimpin nurani dan mendambakan demokrasi yang berkekuatan rakyat telah ditunjukan," ungkapnya.

Hasto mengatakan, jika kenaikan perolehan suara PDIP di tingkat daerah menunjukkan kekuatan sejati partai.

"Dukungan di Akar Rumput dengan penambahan perolehan kursi di tingkat Kabupaten/Kota ini menunjukkan kekuatan yang sejati dari PDI Perjuangan sebagai partai nasional Soekarnois yang menyatu dengan kekuatan rakyat," pungkasnya.

Infografis Sekjen PDIP Jamin Megawati Buka Pintu Lebar untuk Jokowi. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis Sekjen PDIP Jamin Megawati Buka Pintu Lebar untuk Jokowi. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya