Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Jokowi Minta Tambah Rest Area di Jalur Cipali-Merak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2024 di Istana Merdeka Jakarta, Senin (6/5/2024).

Jokowi pun memerintahkan jajaran menterinya untuk memperbanyak jumlah rest area atau tempat istirahat bagi pengendara. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa hal. Pertama, memperbanyak jumlah rest area dan meningkatkan fasilitas di masing-masing rest area yang sudah ada," ujar Muhadjir usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Kemudian, akan segera dibangun rest area sekaligus untuk buffer zone itu di KM 97 dari arah Jakarta ke Merak," sambungnya.

Selain itu, Jokowi menyetujui revalitasasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai pelabuhan reguler. Muhadjir mengatakan Pelabuhan Jangkar tersebut dapat digunakan untuk arus mudik Lebaran, khususnya masyarakat yang akan menyebrang dari Jawa ke NTB, NTT, dan pulau-pulau kecil sekitar Madura.

"Sehingga tidak perlu menyebrang beberapa kali karena kalau mereka lewat Ketapang, Gilimanuk, nanti kalau mau ke NTB mau ke Lombok harus nyebrang lagi, kalau mau ke Sumbawa akan harus menyebrang lagi dan ini akan memakan waktu yang banyak sekaligus juga biaya yang tinggi," ucap dia.

"Karena itu, dengan adanya revitalisasi Pelabuhan Jangkar Situbondo itu akan meringankan beban pelabuhan Ketapang Gilimanuk," jelas Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan penambahan rest area akan dilakukan di jalur Cipali-Merak. Budi Karya menuturkan dirinya diminta membebaskan lahan-lahan untuk membangun rest area.

"Tadi saya diinstruksikan oleh Menteri PU untuk membebaskan tanah-tanah sebagai rest area yang mungkin tidak langsung ke rest area. Jadi katakanlan ada 10 atau 15 tempat dibebaskan, masing-masing 5 hektare sekarang untuk rest area saja, nanti suatu waktu ini menjadi suatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area," ucap dia.

Disamping itu, Jokowi menyetujui penambahan jumlah operasional kereta api untuk mudik. Sebab berdasarkan hasil survei, kereta api merupakan moda transportasi yang paling diminati oleh masyarakat.

"Kami mengusulkan dan Pak Presiden setuju agar KAI menambah jumlah kereta, sehingga perjalanan kereta api yang memang diminati itu bertambah," tandas Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengisi kekosongan dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit atau RS daerah.

Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada seperti, MRI, USG hingga mamogram tidak digunakan karena tak ada dokter spesialis.

"Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124.000, dokter spesialis masih kurang 29.000. Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi," ujar Jokowi dalam Peresmian Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Jangan sampai peralatan (alat kesehatan) yang tadi sudah sampai di kabupaten/kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," sambungnya.

Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan soal tak adanya dokter spesialis di daerah, khususnya provinsi kepulauan. Dia menyampaikan hal ini menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk menyediakan dokter spesialis di rumah sakit daerah.

"Rasio dokter berbanding penduduk kita. Saya kaget, saya tadi pagi baru baca 0,47 dari 1.000, peringkat 147 dunia. Sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9. Berarti masuk 3 besar tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya," ucap dia.

Tak hanya itu, Jokowi menuturkan, pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Menurut dia, jumlah dokter spesialis tersebut sangat kurang sekali untuk Indonesia.

Terlebih, kata Jokowi, distribusi dokter spesialis di daerah juga tak merata. Dia mengatakan 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen," terang dia.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Kemenkes membuat terobosan untuk memperbanyak dokter spesialis di Indonesia. Salah satunya, dengan memaksimalkan 24 fakultas kedokteran dan 420 rumah sakit.

"2 mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yamg sebanyak-banyaknya dengan standar internasional," tandas Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah mengembangkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospotal Based.

Direktur Jenderal Tenaga Keseahtan Kemenkes RI drg Arianti Anaya, MKM mengatakan, lulusan prorgam dokter spesialis hospital based ini ditargetkan memiliki kualitas setara pendidikan dokter spesialis internasional dan PPDS berbasis universitas.

"Hospital based ini program unggulan dari transformasi sumber daya kesehatan. Lulusannya harus berkualitas setara internasional. Harus sama juga dengan lulusan university based," kata Arianti di Jakarta pada Sabtu 3 Mei 2024.