Menko Polhukam: TNI Polri Harus Waspada, Pilkada Biasanya Dua Kali

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta TNI-Polri mewaspadai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Sebab, biasanya Pilkada dilaksanakan dua kali yakni pelaksanaan di daerah dan jalur sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Biasanya kalau pilkada ini dilaksanakan dua kali, biasanya dua kali, mudah-mudahan sekali aja, dua kali artinya apa? biasanya dilaksanakan di daerah, yang kedua di MK," kata Hadi saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi penyelenggara pilkada serentak 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).

"Itulah TNI Polri di sini hadir ini harus mewaspadai pengamanan saat pilkada sebenarnya dan pengamanan pada waktu sidang MK, di daerah kesiapan pasukan TNI Polri harus benar-benar mengawal sehingga di daerah pun aman," sambungnya.

Hadi berharap, tahapan pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman tanpa ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Disamping itu, kemananan pasca pilkada juga harus terjamin.

Hadi melanjutkan, stabilitas politik dan hukum kemana juga adalah hal yang sangat penting dalam mutlak. Menurutnya, situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan pilkada.

"Kita sepakat seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2024," pungkasnya.

Hadi Tjahjanto memberi pesan khusus untuk TNI, Polri dan BIN dalam rangka keamanan pilkada serentak 2024. Hadi wilayah yang berpotensi konflik diantisipasi sebelum terjadi gangguan keamanan.

Hal itu disampaikannya saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi penyelenggara Pilkada 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2024).

"Khusus TNI, Polri dan BIN. Hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus menetakan wilayah yang berpotensi konflik untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan, sebelum ada gangguan kita sudah mitigasi, jangan sampai terjadi sehingga menggangu pelaksanaan pilkada 2024," kata Hadi.

"TNI Polri dan BIN harus sakti, weruh sak durunge winarah, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Hadi meminta adanya sinergitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaran Pilkada 2024.

Di mana, pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.

"Oleh sebab itu sinergi secara totalitas bisa menjamin terselenggarannya polkada serentak tahun 2024," ucapnya.

Hadi mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan langkah langkah strategis diantaranya menghindari tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com