Tak Dapat Nama dari Kepala BP2MI, Polri Berhenti Cari Bandar Judi Online Inisial T?

Liputan6.com, Jakarta Bareskrim Polri menyatakan tidak menerima nama dari Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok inisial T bandar judi online (judol) meski telah melalui pemeriksaan kedua. Penelusuran pun kini bergantung pada pertimbangan dan kesimpulan penyidik.

"Kita lihat nanti keterangan lebih lanjut, apakah ini akan kita gelarkan, akan kita analisis bersama. Tapi yang jelas dari sumbernya saja sudah tidak bisa menyebutkan siapa inisial T. Jangan sampai nanti ada korban lain seperti kemarin yang melaporkan dengan nama T di depan," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Birgjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, penyidik di pemeriksaan pertama sempat mengantongi dua nama pekerja migran yang disebut Benny Rhamdani sebagai pemberi informasi sosok inisial T. Hal itu dalam rangka menggali lebih dalam lewat pemeriksaan saksi lainnya.

"Tentu saja kita akan mengambil data itu, ternyata tadi diralat bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah dari Pak Joko Purwanto almarhum (mantan Kepala BP3MI Banten). Jadi sampai sekarang pun tentu tidak bisa kita buktikan siapa T dan kita tidak bisa berandai-andai," jelas dia.

Bahkan di hadapan penyidik, lanjut Djuhandani, Benny Rhamdani mengaku tidak menyampaikan secara lugas nama inisial T sang bandar judi online kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Untuk apa kita perdalam lagi kalau yang bersangkutan, yang mendalilkan, tidak mengucapkan tersebut," Djuhandani menandaskan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan, mencuatnya sosok bandar judi online alias judol berinsial T tentunya menjadi bagian tugasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi situasinya berada dalam kondisi rapat internal dengan tema Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Kan kita sudah punya satgas tuh, Satgas Judi Online," tutur Benny di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

"Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di Istana itu bersifat informatif, dengan harapan informasi ini ditindaklanjuti," sambungnya.

Menurut Benny, informasi yang disampaikan di hadapan Jokowi dan pejabat tinggi negara lainnya dalam rapat internal itu tidak hanya sosok bos judi online berinsial T saja. Namun ada nama lain yang diduga terlibat dalam kejahatan TPPO.

"Misalnya terkait penempatan ilegal di Singapura ada inisial S alias J itu statusnya DPO sampai hari ini, kemudian yang kedua inisial ARO alias Aim, yang ketiga inisial NS statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM," jelas Benny Rhamdani.

Sebagai pembantu Presiden yang diamanahkan dengan jabatan kepala badan, dia merasa sangat harus menyampaikan berbagai hal sesuai tugas dan fungsinya, baik hal yang bersifat tataran, angka, data, modus operandi, tentang daerah-daerah rekrutmen pekerja migran, hingga juga sektor pekerjaan.

"Ada yang diberangkatkan ke Singapura sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya, tapi yang dipekerjakan di Kamboja sektor pekerjaannya judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online judi online kita sebut inisialnya T," Benny menandaskan.