Puan Maharani Tegaskan DPR RI Selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik

Liputan6.com, Jakarta Dalam Rapat Paripurna khusus HUT ke-79 DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan fungsi pengawasan DPR yang mengarahkan dalam peningkatan kinerja Pemerintah, melaksanakan Undang Undang dan urusan pelayanan umum kepada rakyat.

Di samping itu, Puan Maharani juga mengingatkan agar setiap anggota dewan bertindak cepat dan lebih responsif dalam urusan - urusan rakyat

“Dengan begitu, rakyat merasakan kehadiran negara dalam menangani urusan kehidupannya,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Kamis, (29/8/2024).

Puan menegaskan bahwa DPR RI selalu terbuka atas masukan dan kritik. “DPR RI selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat,” kata Puan.

Pada Rapat Paripurna tersebut, Puan turut melaporkan kinerja dewan selama setahun, terutama dalam periode sidang 2023-2024. Fungsi pengawasan DPR diarahkan pada persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2024, penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pengawasan DPR juga difokuskan pada penanganan percepatan penurunan stunting, penanganan maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, permasalahan peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional, permasalahan mafia pertanahan, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap pimpinan lembaga negara, calon duta besar negara, keanggotaan badan dan lembaga, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).

Pada Tahun Sidang 2023-2024, Puan memaparakan bahwa DPR RI juga telah melakukan penetapan mitra kerja baru AKD DPR RI, yakni Otoritas Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II dan Badan Karantina Nasional menjadi mitra kerja Komisi IV.

“Pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan DPR RI juga aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen, ikut mengambil peran membangun tata dunia yang lebih baik, humanis, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada fungsi diplomasi parlemen itu, DPR RI aktif dalam menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antar parlemen dan non parlemen. Baik pada tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.

“Melalui berbagai kegiatan tersebut, beragam isu menjadi perhatian DPR RI, antara lain perdamaian dan keamanan kawasan, kemerdekaan Palestina, perubahan iklim, ekonomi hijau, hak air bersih untuk rakyat, kepemimpinan perempuan, keamanan siber, pemberantasan korupsi, serta penyelesaian krisis di berbagai negara,” urai Puan.

Pada Tahun Sidang 2023-2024, Puan menjelaskan DPR juga menyelenggarakan kepemimpinan beberapa perhelatan besar forum diplomasi parlemen dan regional. Peran diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

"Inilah secara umum kinerja DPR RI, yang akan disampaikan secara detail dalam buku laporan kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2023-2024. Kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI," katanya.

Puan mengatakan DPR RI telah bekerja keras, pergi pagi, pulang malam atau bahkan nggak pulang berhari-hari ke dapil urusin rakyat. Terlepas dari itu, Puan menyatakan rakyatlah yang akan menilai semua hasil kerja DPR.

"Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai, apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?” ucap cucu Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR juga akan terus menjaga agar APBN tetap dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli rakyat, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Menurutnya, APBN perlu semakin diperkuat dalam menyelesaikan permasalahan struktural dalam bidang pangan, energi, ketimpangan sosial, pendapatan masyarakat, kemiskinan, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan wilayah.

“DPR RI akan terus mempertajam pelaksanaan hak budget DPR RI sehingga dapat memastikan bahwa uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sehingga hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan,” imbuhnya.

(*)