LBH GP Ansor Sesalkan Tindakan Oknum ASN Kota Bekasi yang Lakukan Pelarangan Aktivitas Ibadah

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyesalkan tindakan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi yang diduga melakukan pelarangan terhadap aktivitas ibadah yang digelar tetangganya.

"Bahwa tindakan pelarangan ibadah tersebut merupakan tindakan intoleransi, yakni sikap tidak menghargai perbedaan dan tidak menghormati terhadap kepercayaan orang lain. Tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh oknum ASN," kata Ketua PP LBH GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, dalam keterangannya.

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di Pasal 24 ayat (1) huruf a disebutkan Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.

Dengan demikian seorang ASN mestinya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena di dalamnya mengandung jaminan penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Maka tindakan ASN yang tidak sejalan dengan konstitusi tersebut, jelas dan nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan."

"Selain itu, sikap intoleran yang di lakukan oleh oknum ASN di Kota Bekasi tersebut, juga tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu."

Ia mengatakan, dalam kerangka hukum di Indonesia sejatinya telah diberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama, sehingga tidak seorangpun dibenarkan mendapatkan tindakan intoleran dari siapapun. Namun, hal tersebut belum diiringi dengan komitmen yang kuat untuk menjamin rasa nyaman bagi warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tindakan-tindakan intoleransi itu masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Oleh sebab itu, sebagai bentuk efek jera atas tindakan yang sudah dilakukan oleh oknum ASN di Kota Bekasi tersebut yang jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan konstitusi. Maka LBH Ansor mendesak Pemerintah Kota Bekasi memberikan teguran yang keras atau sanksi terhadap oknum ASN tersebut. Serta menjamin tidak berulangnya tindakan yang serupa di wilayah Kota Bekasi, dan agar menjadi pembelajaran bagi ASN yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama dan senantiasa patuh terhadap konstitusi serta perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sementara itu, Pemkot Bekasi berjanji akan menindaklanjuti dan mengonfirmasi oknum ASN bersangkutan, dengan mengedepankan ketentuan dan peraturan yang ada.

"Kami akan segera menindaklanjuti aduan warga, dengan terlebih dahulu mendengar dari para pihak mengenai duduk perkara yang sebenarnya," kata Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, sebagai kota yang heterogen, Pemkot Bekasi terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada.

Karena itu, Gani menegaskan, akan secepatnya menindaklanjuti masalah ini, demi terciptanya rasa aman dan nyaman tanpa adanya perselisihan warga bagi seluruh pemeluk umat beragama untuk beribadah.

"Pastinya kami akan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangaan dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam waktu cepat Pemerintah Kota Bekasi akan menyelesaikan," ujarnya.