Ada 7 Menko, Ahmad Muzani Harap Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Efektif Bantu Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani berharap, seluruh jajaran menteri yang ada di Kabinet Merah Putih mampu membantu pelaksanaan program-program kerja Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto diketahui resmi melantik 48 menteri. Dari 48 menteri itu, ada tujuh menteri koordinator (menko) di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikan Muzani usai hadir dalam pelantikan menteri Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

"Kami berharap kabinet yang baru saja dilantik bisa membantu sepenuhnya atas program dari presiden Pak Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran. Apa yang akan dikerjakan? Satu, mandat dari ppresiden Prabowo di hadapan MPR adalah sebuah visi besar, program besar, yang menjadi garis besar perjuangan pada pemerintahan yang akan datang," kata Muzani.

Lebih lanjut, Muzani juga berharap setiap kementerian akan bertugas maksimal sesuai tupoksinya masing-masing. Dia ingin, menteri-menteri menjalankan mandatnya sebagai pembantu presiden dengan baik.

"Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan semakin efektif, akan semakin dirasakan oleh rakyat seperti yang kita semua berharap," kata dia.

Adapun tujuh Menko di pemerintahan Prabowo-Gibran antara lain Menko Politik dan Keamanan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Bidang Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko PMK, Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan Menko Pangan.

Berikut susunan kabinet Merah Putih:

1. Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
22. Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
26. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
41. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47. Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
49. Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung;
50. Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara;
51. AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
52. Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
53. Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet.