Komisi II: Target Prabowo Sidang Tahunan DPR/MPR 2028 di IKN Wajib Dilaksanakan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai, target atau harapan Presiden Prabowo Subianto agar Sidang Tahunan DPR/MPR pada tahun 2028 bisa digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada prinsipnya wajib dilaksanakan.

Dia mengatakan, prinsip mengenai hal itu pun sebenarnya sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Menurut dia, target pada tahun 2028 tersebut memungkinkan untuk terlaksana.

"Mestinya demikian jika semua berjalan lancar," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf melansir Antara, Minggu (27/10/2024).

Namun, dia menilai, ada hal yang harus terlebih dahulu diselesaikan jika ingin Sidang Tahunan DPR/MPR diselenggarakan di IKN, yakni soal kesiapan sarana dan prasarana harus memadai.

Komisi II DPR RI yang membidangi urusan IKN pun, menurut dia, dalam waktu dekat bakal mengundang Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memantau kinerja terbaru proses pembangunan IKN.

"Ada (rapat dengan OIKN) pekan depan, lagi cari jadwal," ucap Dede Yusuf.

Adapun berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022, lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara. Lembaga negara yang dimaksud dalam UU tersebut, termasuk DPR sebagai lembaga legislatif tingkat pusat.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas dalam retreat bersama Kabinet Merah Putih (KMP) menyampaikan komitmennya menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu empat tahun.

Menurut Raja Juli, Prabowo berharap pada tahun 2028 secara efektif IKN sudah dapat digunakan sebagai lokasi kegiatan pemerintahan dan politik negara.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden RI Prabowo Subianto kembali menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Otorira IKN di era pemerintahan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi.

"Sudah, sudah (ditunjuk). Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo di Akmil Magelang Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Sementara untuk Wakil Kepala Otorita IKN, Prasetyo menyebut belum dipilih Prabowo. Untuk itu, dia menilai pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN belum dilakukan dalam waktu dekat.

"Belum, belum," tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024), salah satunya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.

"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari akun Instagramnya @rajaantoni, Sabtu 26 Oktober 2024.

Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

"Soal IKN sebanarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.

Raja Juli menuturkan gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Prabowo meminta Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu 4 tahun.

"Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karen itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," tutur Raja Juli.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan Prabowo ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028. Prabowo juga berharap pelantikan Presiden dan Wapres periode 2029-2034 dapat dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," pungkas Raja Juli.