Wacana Kembalikan Polri ke Kemendagri Disebut Kontradiktif dengan Reformasi

Liputan6.com, Jakarta Polri tengah menjadi sorotan pasca helatan Pilkada 2024 ini, pasalnya ada kalangan masih berpandangan institusi tersebut cawe-cawe, meskipun belum ada yang melapor secara resmi.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo memandang hal tersebut jangan hanya diwacanakan semata, tapi harus dibuktikan.

"Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," kata dia, Senin (2/12/2024).

Najih juga mengangap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Ia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

"Bahwa pemisahan Polri dan TNI justu jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontrapoduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada," jelas dia.

Menurut Najih, para elite politik saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.

“Elite politik saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik," pungkasnya.

 Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi di ambang kehancuran melihat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 yang praktiknya dihancurkan oleh partai coklat (parcok).

"PDI Perjuangan, di dalam Pilkada Serentak ini, ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi harus digerakan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

"Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih," sambung dia.

Hasto mengingatkan, polisi sudah memiliki role model yang sangat jujur dan dicintai rakyat.

"Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok," papar dia.

Menurut Hasto, di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia tidak hancur.

"Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri," terang dia.

Sekjen PDIP Hasto mengingatkan suatu negara tanpa sistem hukum, suatu negara ketika sistem demokrasinya dimanipulasi, itu bagaikan tubuh tanpa tulang. Semua menjadi tidak berdaya.

"Di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakan kebenaran di dalam menjaga bumi pertiwi ini," jelas Hasto.