Komisi III Beri Catatan Akhir Tahun Sempurna untuk Kinerja Polri, Sebut Berbagai Kasus Hanya Oknum

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI memaparkan catatan akhir tahun terhadap sejumlah mitra kerja komisi. Dari 8 mitra kerja komisi III, Polri menjadi lembaga dengan tanpa catatan atau evaluasi dari Komisi III.

Komisi III juga memberikan tiga poin apresiasi untuk Polri dan Kapolri.

“Komisi III DPR RI memberi apresiasi dalam akuntabilitas pemerintahan, responsivitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang, seperti Sumber Daya Alam, narkotika, mafia tanah, dan judi online,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam paparan Catatan Akhir Tahun Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di berbagai kegiatan masyarakat, seperti Pilpres dan Pilkada, dan hari raya keagamaan.

“Selanjutnya, Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memberikan sanksi tegas kepada oknum Polri yang melakukan pelanggaran dan meminta agar Kepolisian lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” kata Habiburokhman.

Saat ditanya banyaknya kasus di tubuh Polri seperti penembakan antar polisi ataupun ke warga sipil, Habiburokhman menilai hal itu hanya oknum dan tak perlu menjadi catatan khusus atau evaluasi.

“Namanya fenomena oknum Itu kan ada di semua lembaga dan berkali-kali disampaikan, apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejaksaan, apakah di DPR, Oknum, ada dan mungkin banyak,” ucapnya.

Sementara untuk mitra kerja lain, seperti Kejaksaan, Komisi III memberi catatan khusus seperti catatan perlunya peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dalam sektor penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Catatan atau evaluasi juga disampaikan untuk KPK dari Komisi III DPR.

“Dalam hal penanganan perkara, Komisi III DPR RI mendorong agar penanganan perkara di KPK dapat berfokus pada penyelamatan keuangan negara dan pengembalian kerugian negara, secara lebih efektif, efisien, dan kolaboratif bersama Polri dan Kejaksaan,” ujar Habiburokhman.

Selain itu, Komisi III DPR juga menyebutkan mitra kerja paling responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat adalah Polri.

"Polri, Kejaksaan RI dan KY menjadi mitra Komisi III yang paling responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat," kata Habiburokhman.