Dianggap Kurang Publikasi PSN, Istana Pastikan Prabowo Ngebut Realisasi Program Hasil Terbaik Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara atau Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menanggapi anggapan soal Presiden Prabowo Subianto yang kurang mempublikasikan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dedek menyatakan, pemerintahan Prabowo sedang fokus pada program hasil terbaik cepat di masa awal kerjanya.

"Jadi di beberapa bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran kami itu sedang mengejar apa yang kami sebut program hasil terbaik cepat Jadi namanya aja sudah hasil terbaik, sudah gitu cepat lagi," kata Dedek saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, setiap kepala negara punya gaya tersendiri untuk menjalankan kinerja dan programnya. Sehingga, tak cocok jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya.

"Jadi apa ya kalau dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi yang nggak ingin juga dibanding-bandingin kan orang ada yang style-nya keroncong, ada yang style-nya dangdut sama aja," tutur Dedek.

Dia memastikan, Presiden Prabowo bakal bekerja cepat untuk merealisasikan program hasil terbaik cepat. Diantaranya makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, dan penyediaan rumah rakyat.

"Dan Presiden Prabowo Itu ngebut dengan program hasil terbaik cepat yang ada delapan, termasuk kewasembada, pangan Termasuk ke makan bergizi gratis, periksa kesehatan termasuk ke penyediaan rumah yang tadi dan lain-lain," pungkas Dedek.

Sebelumnya, Politikus PDIP Aria Bima menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang mempublikasikan Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, rakyat ingin mengetahui apa saja program PSN pemerintahan Prabowo.

"Justru 100 hari ini yang kurang dipublikasikan adalah pemerintahan Pak Prabowo, terutama di tahun 2025 ini program-program strategis nasionalnya mau apa? Itu yang pingin kami ketahui dari rakyat Indonesia dan juga dari parlemen khususnya PDI Perjuangan," kata Aria di acara Soekarno Run di GBK, Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

Aria menjelaskan, ketika era Jokowi, program prioritas pemerintahan terlihat jelas seperti Nawacita. Dia menyebut, seharusnya pemerintah Prabowo memaparkan apa saja yang menjadi program strategis nasionalnya.

"Mohon maaf nih, kalau dulu zaman Pak Jokowi adalah program prioritas pemerintah Pak Jokowi nawacita itu adalah interkoneksitas dengan pembangunan infrastruktur, itu jelas. Interkoneksitas darat, interkoneksitas laut, interkoneksitas udara," tutur Aria.

"Jadi ada sesuatu yang memang kita itu tahu persis, oh 5 tahun ke depan ini adalah ini. Yang kami harapkan mendekati 100 hari ini tentunya rakyat, PDI Perjuangan berharap ada sesuatu 1, 2, 3, 4, 5 program prioritas pemerintah," sambung dia.

Meski demikian, Aria menyebut salah satu program yang paling populis era pemerintahan Prabowo yakni makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menilai parlemen akan mendukung program MBG tersebut.

"Menurut saya parlemen akan men-support habis makan siang gratis ini tentunya dengan dukungan anggaran yang sifatnya permanen ya. Jangan sampai makan siang gratis ini tidak didukung, di-support oleh anggaran yang kontinu dengan target berapa," ucapnya.

"Ini yang masih kita tunggu, program 100 hari ini akan terlihat kinerja kolektif kabinet kerja Pak Prabowo dan Mas Gibran," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra (Merdeka.com)

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebutkan program tiga juta rumah Prabowo itu nantinya akan menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dari jumlah itu sebanyak dua juta unit rumah untuk warga miskin di desa dan sisanya untuk kota. Selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, program pembangunan rumah di desa itu diperkirakan akan mencapai 10 juta unit

Mantan politikus PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, program rumah yang digagas Prabowo untuk desa itu tidak dua juta unit rumah selama masa pemerintahan tersebut, melainkan selama per tahunnya.

Sebagai salah satu satgas, ia mengaku terus aktif untuk memperjuangkan program tersebut bagi masyarakat di desa.

"Program Pak Prabowo adalah dua juta rumah desa per tahun. Jadi bukan tiga juta, sepuluh juta. Dua juta rumah di desa per tahun. Insya Allah kami semua bekerja," kata Budiman Sudjatmiko di depan ribuan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri peringatan Hari Desa di Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten pada Rabu 15 Januari 2025.

"Kami kebetulan juga aktif di Satgas Perumahan untuk merumuskan program ini, saya kebetulan salah satu anggota Satgas Perumahan," sambung dia.

Lantas mengenai anggaran biaya untuk merealisasikan program tiga juta rumah Prabowo itu, Budiman mengaku pemerintah saat ini masih bekerja untuk bisa mewujudkan program yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran itu.

"Uangnya dari mana? Insya Allah kami sedang bekerja. Pihak-pihak luar negeri maupun dalam negeri sedang bekerja," terang Budiman.

Nantinya program rumah dua juta Prabowo di desa diperuntukkan bagi warga yang miskin. Oleh sebab itu berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai lembaga, mantan aktivis 98 itu menyebutkan skema untuk program dua juta rumah di desa, yakni orang miskin tidak perlu membayar tetapi hanya dibebankan dengan biaya pemeliharaan.

“Kita tahu di desa itu sebenarnya masih banyak orang punya tanah dengan rumah yang kurang layak huni, mungkin tekanannya pada bedah rumah hampir total. Kira-kira dengan dua juta rumah di desa per tahun untuk 75 ribu desa untuk lima tahun, rata-rata tiap desa ada 25 unit rumah. Rata-rata ya bisa lebih, bisa kurang,” kata dia.

Budiman Sudjatmiko menyatakan program dua juta rumah Prabowo untuk MBR di pedesaan untuk pembangunannya tidak akan menggunakan kontraktor besar. Pembangunan untuk proyek program tersebut akan memanfaatkan kontraktor yang dikelola pihak desa.

"Khusus rumah di desa, kita perjuangkan di Satgas Perumahan kontraktornya diutamakan BUMDes atau BUMDesma atau pengusaha lokal di kabupatennya," kata Budiman.

Adanya rencana dengan memanfaatkan kontraktor lokal, ia pun meminta agar para kontraktor besar yang biasa menggarap proyek perumahan untuk tidak ikut serta dalam pembangunan program tiga juga rumah Prabowo. Dari program tiga juta rumah saat kampanye Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 silam, dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

"Yang besar-besar nggak boleh masuk desa," jelas Budiman.