5 Respons Komnas HAM, Parpol hingga Menteri Usai Penembakan WNI Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pihak angkat bicara usai terjadinya insiden penembakan warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau polisi Malaysia itu menyebabkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Menurut Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kuala Lumpur.

"Komnas HAM telah berkoordinasi agar mengambil langkah diperlukan, namun tidak terbatas pada pengiriman Nota Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperkuat tata kelola perlindungan PMI," kata Atnike dalam keterangan diterima, Jumat (31/1/2025).

Atnike menambahkan, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan SUHAKAM (Komisi Nasional HAM Malaysia) untuk melakukan investigasi peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum berperspektif HAM.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas ditembaknya lima WNI.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan, kasus tersebut termasuk salah satu tindakan terburuk karena dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Saleh dalam keterangannya.

Tak hanya itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan investigasi internal untuk mengusut kasus penembakan lima WNI oleh otoritas maritim Malaysia.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai insiden penembakan WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia dihimpun Tim News Liputan6.com:

Komnas HAM bersuara terkait penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Selangor yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Menurut Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kuala Lumpur.

"Komnas HAM telah berkoordinasi agar mengambil langkah diperlukan, namun tidak terbatas pada pengiriman Nota Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperkuat tata kelola perlindungan PMI," kata Atnike dalam keterangan diterima, Jumat (31/1/2025).

Atnike menambahkan, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan SUHAKAM (Komisi Nasional HAM Malaysia) untuk melakukan investigasi peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum berperspektif HAM.

"Kerja sama Komnas HAM dan SUHAKAM dilakukan melalui Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum-SEANF)," ungkap dia.

Atnike berharap, SUHAKAM dapat terus berbagi informasi mengenai kasus yang menjadi atensi atau yang sedang ditangani oleh kedua lembaga. Dengan catatan, tetap menghormati kedaulatan, yurisdiksi dan kewenangan masing-masing lembaga di negara masing-masing.

"Dalam hal kasus penembakan terhadap PMI, Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan yang menjadi korban dalam kasus ini," jelas Atnike.

Atnike meminta, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM terhadap PMI.

"Hal itu sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tandas Atnike.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas ditembaknya lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada hari Jumat, 24 Januari 2024.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, kasus tersebuttermasuk salah satu tindakan terburuk karena dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

Karena itu, kata Saleh, PAN mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah Indonesia diminta untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia. Jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan.

"Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini,” ungkapnya.

PAN memastikan akan ikut mengawasi penanganan kasus ini. Tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas,” ungkapnya.

Sembari menunggu penyelesaian kasus ini, Saleh meminta pemerintah untuk memperhatikan keluarga para korban. Keluarga mereka diharapkan segera ditemukan. Dengan begitu, informasi dan bantuan dapat diberikan secara langsung kepada mereka.

"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," pungkasnya.

Anggota Komite III DPD RI, Sewitri, mendesak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengambil langkah tegas menyikapi kasus kematian Basri (54), warga Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Basri tewas setelah ditembak oleh Otoritas Maritim Malaysia (APMM).

Sewitri menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Basri. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani secara serius oleh BP2MI.

"Saya turut berduka cita atas kepergian saudara kita, Basri. Kami meminta BP2MI untuk menangani masalah ini dengan sungguh-sungguh," ujar Sewitri pada Kamis 30 Januari 2025.

Menurutnya, insiden ini sangat memilukan karena melibatkan penggunaan kekerasan berlebihan oleh APMM yang mengakibatkan korban jiwa.

Sewitri juga meminta pihak terkait untuk menangani kasus serupa dengan lebih serius guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

"Kami berharap kasus ini ditangani secara tuntas agar tidak ada lagi korban jiwa di kemudian hari. Kami juga berharap aparat keamanan dapat berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini," jelasnya.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan investigasi internal untuk mengusut kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia.

"Agar teman-teman Kemlu dengan kepolisian yang ada di sana untuk melakukan internal investigasi," kata Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa 28 Januari 2025.

Karding mengatakan investigasi internal ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia tidak hanya menerima kronologi maupun penyebab penembakan dari pihak Malaysia saja, tetapi juga mendapat versi lainnya.

Dengan begitu, pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah-langkah lanjutan untuk melindungi warganya di luar negeri, khususnya Malaysia.

"Agar versinya tidak hanya dari versi polisi Malaysia, tapi versinya juga ada versi dari kita. Ini kan supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik ke depan dalam rangka menlindungi warga kita," ujar Menteri P2MI.

Di sisi lain, kata Karding, Kementerian P2MI terus melakukan pendampingan kepada para korban. Sebab, terbuka kemungkinan kasus ini bergulir ke proses hukum, karena kelima WNI yang tertembak diduga merupakan pekerja migran ilegal.

Karding juga mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

"Kita terus melakukan pendampingan terus menerus. Ke depan kemungkinan ada proses hukum, karena mereka dituduh, satu ilegal, kedua melawan petugas," ucap Karding.

"Maka pasti harus ada pendampingan hukum di sana nanti, baik mitigasi maupun nonmitigasi. Kita dorong ke Kedutaan di sana atau perwakilan kita di luar negeri karena memang kewenangan luar negeri itu kewenangan Kemenlu," imbuh Karding.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, akan menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia.

Hal ini sekaligus mencakup upaya penyelesaian kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia oleh Otoritas Maritim Malaysia atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Insiden yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 03.00 pagi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, tersebut mengakibatkan satu korban jiwa.

"Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerja sama, melegalkan pola hubungan interaktif penegak kerja dan seluruh proses-proses yang terkait. Baik yang legal maupun ilegal, mari kita duduk bersama," kata pria akrab disapa Cak Imin di TMII, Jakarta, Rabu 29 Januari 2025.

Cak Imin mengaku, bakal meminta kepada Menteri Luar Negeri hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran untuk duduk bersama dan menjelaskan secara detail terkait hal itu.

"Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri Agar duduk bersama. Bicara detil legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan," ungkapnya.

"Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya Yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, Mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda," sambungnya.

Ia pun meminta agar insiden tersebut dapat diusut oleh Malaysia secara tuntas dan agar tidak terjadi kembali kasus serupa.

"Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak, Nanti secepatnya men-follow up hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia," ucapnya.

Ketua Umum PKB ini menegaskan, untuk para korban juga harus mendapatkan perhatian pasca kejadian tersebut.

"Pasti (diperhatikan), harus diperhatikan Belum ada update, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarganya," pungkas Cak Imin.