BEM SI Bicara soal Aksi Indonesia Gelap, Semua Karena Kebijakan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Satria Naufal mengatakan, gerakan yang dilabeli Indonesia Gelap bukan datang tiba-tiba, tapi sudah dipublikasikan sejak 4 Februari 2025.

Dia mengungkapkan, Indonesia Gelap ini merepresentasikan 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sebetulnya tajuk Indonesia Gelap ini sudah kita mulai hadirkan, sudah mulai kita publikasi semenjak 4 Februari. Dalam tajuk ini merepresentasikan 100 hari kerja Prabowo-Gibran," kata dia seperti dikutip di kanal YouTube Liputan 6 SCTV, Rabu (19/2/2025).

Satria menjelaskan, aksi turun ke jalan di mana puncaknya pada Kamis 20 Februari 2025 ini semua berkaitan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, di mana berdampak memangkas anggaran pendidikan.

"Belakangan ini yang buat triggering adalah ketika ada berita (dan) ada dokumen yang mengatakan bahwa Kemenristek Dikti memotong anggaran pendidikan atas nama efisiensi oleh acuan yang melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 yang mengakibatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dipotong, ada kemudian potensi teman-teman putus kuliah, ada basisnya yang kemudian dipotong, dan sebagai macamnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Satria menyampaikan BEM SI merupakan sebagian kecil dari kelompok yang datang pada aksi demonstrasi yang digelar kemarin, Senin 17 Februari 2025.

Tak hanya sekelompok mahasiswa yang berkumpul, namun ada petani, buruh, dan pekerja menengah.

"Karena teman-teman mengatasnamakannya Koalisi Masyarakat Sipil. Bahkan per hari ini di seluruh Indonesia masih berdengung tajuk Indonesia Gelap," jelas Satria.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025, di mana sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2/2025) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada sejumlah tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," kata Herianto saat dihubungi, Senin (17/1/2025).

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

Demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat itu berlangsung di Jakarta serta berbagai lokasi lainnya.

Unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" ini menuntut perhatian serius terhadap berbagai isu, termasuk penolakan terhadap pemotongan anggaran pendidikan dan revisi sejumlah Undang-Undang penting, seperti UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI.

"Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria Naufal, Koorpus BEM SI Kerakyatan, Senin (17/2/2025).

Tuntutan massa Indonesia Gelap ini salah satunya mengenai pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Menurut Satria, anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak.

"Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu Mahasiswa meminta untuk melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba," ujarnya.