Kabar Pemecatan Vokalis Sukatani Bisa Pengaruhi Profesi Guru ke Depan?

Liputan6.com, Jakarta Kabar pemecatan Novi Citra Indriyati, vokalis dari band Sukatani, dari posisinya sebagai guru, semakin menambah luka bagi kebebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dituangkan dalam bentuk seni.

Diketahui, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah itu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, usai munculnya video permintaan maaf terkait lagu "Bayar, Bayar, Bayar," yang dipandang menyinggung kepolisian.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam dugaan pemecatan secara sewenang-wenang terhadap vokalis Sukatani tersebut, yang belakangan diketahui menjadi guru di sebuah Sekolah Dasar di Banjarnegara.

"Bagi kami, yang dialami ibu Novi merupakan tindakan diskriminatif. Berpotensi melanggar UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru, serta Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

Menurut dia, pihaknya sebagai organisasi profesi guru, berdasarkan UU Guru dan Dosen, memiliki kewajiban mengadvokasi, sebagaimana dalam pasal 42 UU Nomor 14 tahun 2005.

"Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan memberi bantuan hukum kepada guru dan memberikan perlindungan profesi guru," jelas Iman.

Dia mengaku mengkhawatirkan adanya tekanan dan keterlibatan dari institusi lain yang bersifat memaksa sekolah/yayasan, yang diduga berujung membuat vokalis Sukatani tersebut dipecat.

Menurut Iman, Novi adalah sosok guru kreatif yang juga aktif di luar sekolah sebagai vokalis band progresif bergenre punk.

"Ini harusnya diapresiasi, bukan malah diintimidasi atau didiskriminasi," ungkap Iman.

Dia menegaskan bahwa ketika seorang guru menciptakan karya-karya kreatif di dunia seni, seperti lagu, karyanya tidak boleh dihapus secara paksa. Hal ini sesuai dengan hak kekayaan intelektual yang dijamin dalam Pasal 14 Ayat 1 UU Guru dan Dosen.

Lebih lanjut, Iman menjelaskan bahwa Permendikbud No. 10 Tahun 2017 mengatur hak cipta dan hak kekayaan industri sebagai bagian dari kekayaan intelektual. “Jika lagu berjudul 'Bayar-Bayar-Bayar' dihapus dari platform musik, ini bisa menjadi pelanggaran terhadap hak intelektual guru yang seharusnya dilindungi,” kata Iman.

Iman juga menilai pemecatan guru Novi dan penghapusan lagu karyanya sebagai tindakan diskriminasi ganda. “Sudah lagunya dihapus, dipecat pula dari pekerjaan. Pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab karena melanggar UU," tegasnya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengimbau, baiknya kebebasan berekspresi digunakan sebagai bagian dari partisipasi publik untuk pembangunan negara.

Menurut dia, kritik itu bukan bagian dari hal-hal yang malah kontradiksi terhadap pembangunan negara.

Menurut Anam, langkah yang diambil oleh kepolisian untuk memastikan peristiwa tersebut tak terulang dan menjernihkan apa yang terjadi adalah hal yang juga patut diapresiasi.

"Dengan melakukan pemeriksaan oleh paminal ke divisi siber jawa tengah, ini juga merupakan langkah positif dan kami apresiasi. ini cerminan dari skema perlindungan kebebasan berekspresi," jelas dia kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

Anam pun menegaskan, sikap Kapolri sudah tegas terhadap kritikan, di mana hal tersebut diperlukan di institusinya.

"Dan saya kira institusi kepolisian ya melalui pak Kapolri, jelas sikapnya tidak anti kritik, tidak anti masukan," klaim dia.

"Oleh karena nya memang saat ini sedang berjalan proses pemeriksaan proses," sambungnya.

Menurutnya, institusi Polri juga pernah menghadapi yang serupa ketika banyak mural yang mengkritik kepolisian, mengkritik pemerintah, termasuk orasi-orasi di demo.

"Nah waktu itu ya sama pak Kapolri bakal diwadahi dengan cara yaudah dibikin kan lomba, lomba kritik mural, atau kritik masukan dan sebagainya pada kepolisian," kata Choirul.

"Ini tidak hanya sekedar lomba, tapi ini ekspresi dari kepolisian, memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan tatap muka langsung terhadap yang mengekspresikan masukan atau kritik," sambungnya.

Video permintaan maaf band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, terkait lagu "Bayar, Bayar, Bayar," ramai disorot publik. Tak hanya itu, ramai di media sosial, bahwa vokalisnya Novi Citra Indriyati, dipecat menjadi guru.

Terkait hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, sudah meminta staf dan Kanwil Jawa Tengah mengecek hal tersebut.

"Staf saya darı Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," kata dia dalam akun X-nya di @NataliusPigai2 yang sudah dikonfirmasi, Minggu (23/2/2025).

Menurut Natalius, antara Sukatani dan pihak kepolisian sudah jelas. Bahkan, Polri menyatakan siap menerima kritikan dan sejumlah masukan. Karena itu, jika soal pemecatan benar adanya, dia meminta untuk segera dilaporkan.

"(Sukatani dan Kepolisian-sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada Kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," lanjut cuitannya.

Sementara dalam keterangannya, Natalius menegaskan, HAM tidak bisa dibatasi tetapi berdasarkan prinsip Siracusa kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," jelas dia.

"Saya sendiri tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjut Natalius.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com