MK Gelar Sidang Putusan 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. MK mengucapkan putusan akhir 40 perkara sengketa pilkada tahun 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian.

Sebelumnya, dari total 310 perkara yang diajukan, 270 perkara lainnya telah diputus, termasuk 227 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima.

Proses pemeriksaan 40 perkara yang tersisa telah berlangsung intensif dari tanggal 7 hingga 17 Februari 2025, melibatkan sidang pembuktian dengan keterangan saksi dan ahli, serta pemeriksaan bukti tambahan. Sistem panel dengan tiga panel hakim konstitusi digunakan dalam proses ini.

Hasil putusan MK ini akan sangat menentukan nasib para kepala daerah terpilih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati.

KPU RI telah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk menetapkan hasil pilkada setelah MK membacakan putusan, memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan efisien.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, bahkan menyatakan penetapan hasil pilkada dilakukan H+1 setelah pembacaan putusan MK untuk perkara yang telah selesai. 

Proses persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK telah berjalan cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Dari ratusan perkara yang diajukan, hanya 40 perkara yang lolos ke tahap pembuktian. Hal ini menunjukkan seleksi ketat yang dilakukan oleh MK dalam menyaring perkara-perkara yang layak untuk diperiksa lebih lanjut.

Proses pembuktian sendiri melibatkan berbagai tahapan, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Penggunaan metode panel dalam persidangan juga menunjukkan komitmen MK untuk memastikan proses persidangan berjalan efektif dan efisien. Dengan membagi perkara ke dalam beberapa panel, diharapkan proses persidangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Hal ini penting mengingat dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Meskipun sebagian besar perkara telah diputus, tetap ada 40 perkara yang masih menunggu putusan akhir. Perkara-perkara ini tentunya memiliki kompleksitas dan pertimbangan hukum yang cukup rumit, sehingga memerlukan waktu dan proses pemeriksaan yang lebih intensif.

Putusan akhir yang akan dibacakan pada 24 Februari 2025 akan menjadi penentu bagi nasib para kepala daerah terpilih yang masih dalam sengketa.