Restrukturisasi BJB, Dedi Mulyadi: Saya Pastikan Tak Ada Satu Orang pun Timses Masuk Bank Jabar

Liputan6.com, Depok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana akan restrukturisasi Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Dedi menegaskan, tidak akan akan menggunakan kekuatan politik untuk menguasai Bank BJB.

Dedi mengatakan, Bank Jabar  akan ditangani orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping. Hal itu dapat menekan biaya operasionl yang efisien, serta Bank BJB akan tumbuh kepercayaan publik dengan baik.

"Itu yang akan menjadi fokus kita ke depan, dan saya tegaskan bahwa meskipun saya politisi, saya tidak akan menggunakan kekuatan politik saya untuk Bank Jabar," tegas Dedi saat ditemui di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

Dedi bertekad ingin menjadikan Bank BJB sebagai kekuatan politik perbankan dan bukan politik praktis berbasis electoral.

"Saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya masuk ke Bank Jabar, pasti (yang masuk) orang professional," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, Dirut Bank BJB sebelumnya sudah mengundurkan diri dan telah dilakukan penggantian. Pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas, akan melakukan langkah pada rapat umum pemegang saham.

"Pertama adalah kita ingin melakukan restrukturisasi," terang Dedi.

Dedi menjelaskan, restrukturisasi tidak hanya dilakukan pada orang yang menjabat, namun turut dilakukan pada struktur jabatannya atau perubahan SOTK. Nantinya pada perubahan tersebut akan diarahkan untuk perampingan SOTK.

"Saya beri contoh, Direktur cukup tiga, komisaris tiga, kemudian yang Wakil Dirut itu tidak mesti ada," jelas Dedi.

Tidak hanya itu, lanjut Dedi, perampingan pada Bank BJB turut terjadi pada jumlah cabang dan biaya operasional. Diketahui biaya operasional Bank BJB hampir mencapai 90 persen, sehingga harus diturunkan.

"Biaya operasional diturunkan karena biaya operasional Bank Jabar hari ini hamper mencapai 90 persen, harus diturunkan ke angka 45," ucap Dedi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan mengomentari soal penggeledahan rumah milik Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Dedi memastikan pelayanan Bank BJB masih tetap berjalan optimal.

Dedi mengatakan, tindakan yang dilakukan KPK terhadap rumah Ridwan Kamil bukan merupakan ranahnya untuk memberikan komentar. Dia pun telah memerintahkan jajarannya agar Bank BJB tetap beroperasi melayani masyarakat.

"Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan harus tetap berjalan," ujar Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025).

Dia mengatakan, pelayanan BJB hingga saat ini tidak mengalami gangguan dengan proses hukum yang tengah berlangsung oleh KPK. Terlebih, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi telah mengundurkan diri pada Selasa, 4 Maret lalu.

"Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri, tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. (Pelayanan) berjalan, sampai sekarang yang pinjem masih banyak," kata Dedi.

Sementara itu disinggung mengenai adanya dugaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat kasus dugaan korupsi Bank BJB, Dedi pun enggan berkomentar. Dia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan rahanya untuk berkomentar.

"Tidak bisa berkomentar itu ranah KPK," ucap dia. (Dicky Agung Prihanto)