Polisi Bongkar Produksi MinyaKita Ilegal di Jakbar, Volume Dikurangi Jadi 800 Mililiter

Liputan6.com, Jakarta - Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat membongkar praktik produksi dan pengepakan ilegal MinyaKita di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan bahwa pelaku mengurangi volume minyak dari satu liter menjadi hanya 800 mililiter.

"Kami dapat informasi terkait ada pengepakan atau produksi minyak kita di wilayah Jakarta Barat. Kami sudah mengamankan informasi di wilayah Jakarta Barat di daerah Meruya dimana dia tidak memiliki izin produksi dan melakukan pengepakan produksi MinyaKita," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Penggerebekan tersebut setelah polisi melakukan inspeksi ke beberapa pasar yang ada di wilayah Jakarta Barat, lalu berdasarkan informasi yang diterima adanya lokasi produksi MinyaKita tidak berizin beroperasi sekaligus yang melakukan pengepakkan minyak di daerah Meruya, Jakarta Barat.

Pada saat penggeledahan, polisi mendapatkan MinyaKita yang sudah disunat volumenya siap edar seluruh Indonesia.

"Pada saat itu langsung mereka sudah selesai mengepak dan siap untuk dikirim untuk hasil minyak kita dikirimannya itu di seluruh terkait bisa di Jakarta atau di seluruh Indonesia," ucap Arfan.

Hingga saat ini, sudah ada 10 orang yang telah dimintai keterangannya oleh penyidik mulai dari pegawai hingga ahli. "Kita akan periksa beberapa saksi nanti kita akan lengkapi dan kita akan secara rilis akan disampaikan oleh pimpinan kami," tutupnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. Puan menilai praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan.

"Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (14/5/2025).

Puan meminta para penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Dia meminta polisi tidak hanya menangkap pelaku kecil, tapi semua pelaku, termasuk pemain besar.

"Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan. Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan," papar Puan.

Menurut Puan, jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat akan turun.

“Maka kepercayaan terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun," ujar Puan Maharani memungkasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan marah mengetahui kasus MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ya gimana, masa enggak marah. Yang marah itu enggak hanya presiden, kita semua juga marah," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3).

Menurutnya, Prabowo sudah berpesan tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Sehingga, siapa pun yang merugikan rakyat mesti ditindak tegas.

"Tak terkecuali orang kebal hukum itu engga ada di Indonesia, menurut presiden seperti itu. Siapa pun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak harus dengan tegas lah," ucapnya.

"Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera, orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat tidak akan meneruskannya," sambungnya.

Sudaryono menyebut, Prabowo tak ingin siapa pun menari-nari di atas penderitaan rakyat.

"Maksudnya begini jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat banyak yang dikorbankan. Kayak mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, ngurangi volume itu kan sudah jelas kejahatan lah ya," pungkasnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com