Komisi I DPR menggelar rapat kerja tertutup dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Anggota Komisi I Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo akan mempertanyakan tugas BIN dalam pengamanan memasuki tahun politik.
"Hari ini BIN bertemu dengan mitra-mitra kerja lainnya, seperti Komisi I. BIN harus melakukan koordinasi. Ini penting karena tahun politik. Pemerintah melalui BIN bertanggung jawab atas kemanan Pemilu," kata Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).
Menurut Tjahjo, ancaman teror menjelang pemilu sudah terjadi. Dan BIN, kata Tjahjo, tidak bisa lepas tangan terhadap ancaman-ancaman dalam bentuk apapun menjelang pesta demokrasi 5 tahunan itu.
"Ancaman teror menjelang pemilu contoh kecilnya Jokowi disadap, Bu Mega ada yang ngikutin dan Kantor NasDem di Aceh dirusak. Itu kan BIN harus ada (perannya), Kita akan pertanyakan itu. Kantor NasDem kan sudah dirusak, bisa jadi ke partai lain," ujar Sekjen PDIP ini.
Selain harus menindaklanjuti dan mengantisipasi ancaman-ancaman teror menjelang pemilu, BIN dituntut bersikap netral. Tjahjo menuturkan, BIN juga harus menjamin hak-hak politik masyarakat Indonesia agar tidak terganggu.
"Seharusnya begitu (netral), BIN harus membangun proses pemilu aman dan tertib. Masyarakat tidak kehilangan haknya, dan bisa menggunakan hak politik dengan tenang," tandas Tjahjo. (Ism/Yus)
"Hari ini BIN bertemu dengan mitra-mitra kerja lainnya, seperti Komisi I. BIN harus melakukan koordinasi. Ini penting karena tahun politik. Pemerintah melalui BIN bertanggung jawab atas kemanan Pemilu," kata Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).
Menurut Tjahjo, ancaman teror menjelang pemilu sudah terjadi. Dan BIN, kata Tjahjo, tidak bisa lepas tangan terhadap ancaman-ancaman dalam bentuk apapun menjelang pesta demokrasi 5 tahunan itu.
"Ancaman teror menjelang pemilu contoh kecilnya Jokowi disadap, Bu Mega ada yang ngikutin dan Kantor NasDem di Aceh dirusak. Itu kan BIN harus ada (perannya), Kita akan pertanyakan itu. Kantor NasDem kan sudah dirusak, bisa jadi ke partai lain," ujar Sekjen PDIP ini.
Selain harus menindaklanjuti dan mengantisipasi ancaman-ancaman teror menjelang pemilu, BIN dituntut bersikap netral. Tjahjo menuturkan, BIN juga harus menjamin hak-hak politik masyarakat Indonesia agar tidak terganggu.
"Seharusnya begitu (netral), BIN harus membangun proses pemilu aman dan tertib. Masyarakat tidak kehilangan haknya, dan bisa menggunakan hak politik dengan tenang," tandas Tjahjo. (Ism/Yus)