Akhirnya, Gus Dur Mengunjungi Sampit

Liputan6.com, Jakarta: Permintaan Presiden Abdurrahman Wahid agar segera kembali ke Tanah Air cukup membludak. Maklum, insiden kerusuhan antaretnis di Sampit, Kalimantan Tengah mesti ditangani secepatnya. Lantaran itulah, seusai lawatan ke luar negeri dan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Gus Dur bertolak pulang. Setelah itu, dia melakukan kunjungan ke lokasi bekas kerusuhan tersebut, Kamis (08/03) pagi tadi. Menurut rencana, selama di Sampit, Presiden bakal berdialog dengan aparat keamanan yang bertanggung jawab di wilayah itu. Rombongan Gus Dur akan pulang kembali ke Jakarta pada petang harinya.

Keberangkatan Presiden Wahid itu dilakukan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah, sekitar pukul 09.30 WIB. Rombongan yang menggunakan pesawat Pelita Air Service itu juga terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail, Kepala Polri Jenderal Polisi S. Bimantoro, Kepala Badan Koordinator Intelijen Negara Ari J. Kumaat, dan Panglima TNI AL Laksamana Widodo A.S. Sementara Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Bibit Waluyo dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mulyono Sulaiman tampak hadir melepas keberangkatan rombongan.

Menurut siaran pers yang dibagikan Sekretariat Negara saat acara pelepasan Presiden, pemerintah akan menawarkan empat langkah inisiatif penyelesaian konflik Sampit dan Palangkaraya. Solusi itu adalah mengembalikan tanah-tanah yang mempunyai nilai sakral bagi suku Dayak, rehabilitasi fasilitas umum terutama fasilitas pendidikan, memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar Dayak, dan memberikan sumbangan beras sebanyak 50 ton kepada korban kerusuhan. Selain itu, menurut rencana, pemerintah juga bakal membangun gedung pertemuan bagi masyarakat setempat.

Kendati demikian, menurut Menteri Pertahanan Mahfud M.D., langkah pemerintah tak hanya sekadar memberi solusi tadi saja. Sebab pada dasarnya, pemerintah tak akan mentolerir aksi penganiayaan atau pengusiran terhadap kelompok etnis tertentu. Jadi, tambah Mahfud, pemerintah akan tindakan tegas setelah Presiden melakukan kunjungan. Sayang, Mahfud tak merinci langkah yang bakal ditempuh tersebut.

Sementara itu, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Al Hilal Hamdi, sampai saat ini tak ada program transmigrasi bagi para pengungsi Sampit. Terutama bagi sekitar 42.000 orang pengungsi yang kini ditampung sementara di beberapa daerah di Jawa Timur. Sebab, tambah Al Hilal, para pengungsi etnis Madura itu akan tetap dipulangkan kembali ke tempat tinggal semula, segera setelah situasi keamanan membaik. Apalagi bila para pengungsi juga menginginkannya.

Selain itu, Al Hilal juga mengakui belum memikirkan masalah tenaga kerja warga etnis madura yang kehilangan mata pencaharian akibat konflik di sana. Pasalnya, pemerintah masih berkonsentrasi pada persoalan darurat: memulihkan situasi keamanan dan aktivitas perekonomian. Setelah itu, tambah Al Hilal lagi, barulah berpikir soal masalah tenaga kerja tadi.(BMI/Tim Liputan 6 SCTV)