Politik Menjadi Benalu Negara

Liputan6.com, Jakarta - Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Oktober 2017.

Penangkapan terhadap orang nomor satu di Nganjuk tersebut, sesaat setelah Taufiqurrahman diduga menerima uang suap, terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan kronologi penangkapan bupati dua periode, 2008-2013 dan 2013-2018 itu.

Menurut Basaria, pada Selasa 24 Oktober 2017, tim penindakan KPK mengetahui Taufiqurrahman tengah berada di Jakarta. Diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada hari itu, mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara.

Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tak sembarangan menggunakan uang rakyat.

Namun, korupsi sudah menjadi habit dalam diri pejabat publik, di mana etika pejabat publik tidak lagi menjadi acuan dalam diri pelayanan publik yang mengedepankan nilai kejujuran, transparan, mengolah keuangan untuk kepentingan publik.

Realitas ini menggambarkan merosotnya etika publik dalam diri para pejabat. Dengan maraknya penangkapan terhadap bupati, wali kota, gubenur, ini mengambarkan etika tidak dibatinkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Korupsi merupakan tindakan yang buruk, di mana si pelaku bertindak tidak jujur dengan melakukan penyelewengan-penyelewengan.

Sekarang korupsi berada di mana-mana. Korupsi tidak hanya di pihak negeri, tetapi di swasta pun sekarang terjadi kasus korupsi.

Korupsi yang semakin merajalela, kemungkinan bisa menghancurkan negeri ini. Sebab, korupsi bukan hanya sekedar kejahatan biasa, tetapi termasuk kejahatan kerah putih.

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit diketahui, pelakunya susah ditangkap, diungkap, dan didapat.

Jika korupsi dibiarkan terus terjadi, maka pelaku-pelaku korupsi akan semakin banyak.

Pelaku tersebut memang susah ditangkap, karena biasanya si pelaku mempunyai tameng atau benteng yang kuat. Benteng yang kuat menyebabkan koruptor terus berani untuk melakukan aksinya.

Tak hanya korupsi, kolusi juga merupakan suatu tindakan buruk, di mana si pelaku melakukan penyelewengan-penyelewengan seperti suap.

Di era modern ini, sering terjadi kasus kolusi. Bahkan, terjadi di berbagai lembaga, baik negeri maupun swasta.

Kasus kolusi dapat dikategorikan kejahatan kerah putih, di mana si pelaku adalah orang besar yang susah ditangkap. Kasus kolusi dapat juga memperparah keadaan bangsa, jika tidak ditangani secara langsung.

Adapun nepotisme merupakan suatu tindakan pilih kasih dengan mementingkan kerabat yang paling dekat terlebih dahulu. Misalnya anggota keluarganya, kerabat dekat, serta tetangganya.

Kasus nepotisme di era modern ini terjadi di berbagai pihak, baik negeri maupun swasta.

Kasus nepotisme ini biasanya terjadi pada pejabat tinggi, direktur serta pimpinan-pimpinan atas lainnya. Jika kasus nepotisme terus dibiarkan, maka akibatnya akan memperparah keadaan bangsa.

Kasus nepotisme bisa merajalela, karena akibat banyaknya anggota keluarga yang berada di lembaga tersebut.

Kasus nepotisme akan turun temurun jika tidak dihentikan dengan peraturan yang bijak.

Akar semua ini sebenarnya adalah politik transaksional. Karena politik yang menjadi acuannya adalah do ut des, yakni saya dapat apa dalam mengolah kekuasan.

Inilah yang membuat politik menjadi Benalu Negara. Karena politik kehilangan keadaban, orientasi politik pragmatisme, maka nilai politik sebagai perjuangan mencapai kesejahteraan akan kandas, karena dikalahkan politik pragmatis.

Kekuasaan telah melenakan penguasa. Kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, nyatanya diselewengkan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Kita mendapatkan pelajaran utama, bahwa kekuasaan beserta birokrasi di dalamnya sangat rentan disalahgunakan, bila tidak dipegang orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menciptakan kebaikan untuk negeri ini.

Kekuasaan hanyalah medium kejahatan bagi para politisi karbitan, untuk memperkaya diri sendiri.

Ironisnya lagi, kekuasaan yang diraih justru kerap menjadi senjata utama para elite politik untuk lupa dan abai, terhadap kewajibannya kepada rakyat.

Hal ini terus-menerus berlangsung, seperti dibiarkan tanpa ada perubahan, memperbaiki apa sebenarnya yang ingin dan harus diperjuangkan oleh partai politik.

Semoga saja, masalah abadi perpolitikan kita bukan karena keterbatasan imajinasi para elite politik, untuk membayangkan peradaban politik yang sempat mengalami kejayaan dalam membangun keadaban politik.

Kita harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan, mengembalikan makna berpolitik untuk kepentingan perjuangan semesta, untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, serta membangun kesadaran bahwa politik adalah seni untuk membangun bangsa yang sejahtera, adil, dan beradab.

Maka dari itu, mari kita belajar pada kecerdasan, ketegasan, dan kejelasan dari tokoh sentral Partai Nasdem dalam berpolitik, tanpa harus egois dan fanatis ke dalam diri.

Ia cerdas dalam membangun serta mengatur mesin politiknya, meski terbilang sebagai partai yang baru lahir pada pemilu 2014 lalu.

Ia dan Nasdemnya, menjadi orang dan partai pertama dari lahirnya keadaban politik dengan mengusung "koalisi tanpa syarat", dan mengedepankan kemaslahatan ketimbang ambisi kekuasaan.

Ia tegas dalam sikap dan konsisten dengan perkataannya, bahwa ketika kadernya terlibat dalam korupsi dan penyimpangan politik lainnya, ia tanpa pikir panjang mengeluarkan kader tersebut dari keanggotaan partainya.

Ia jelas dalam berpolitik, khususnya dalam menggagas ideologi, visi, dan cita-cita partainya tentang Indonesia.

Ia juga jelas dalam menggagas masa depan Indonesia, lengkap dengan melalui apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peradaban dan keadaban politik Indonesia di masa depan.

Dengan Restorasi Indonesia, ia telah menjadi oase serta dasar pijak dari segala tindak laku politik parpol dan kadernya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: