Skandal Carlos Ghosn Bongkar Buruknya Tata Kelola Perusahaan Nissan

Liputan6.com, Jakarta - Skandal pelanggaran keuangan yang dilakukan Chairman Nissan, Carlos Ghosn, bakal berbuntut panjang. Bahkan, banyak ahli mengatakan, dengan adanya kasus ini seperti membuka kedok kurangnya tata kelola perusahaan Jepang, dan tentunya Nissan.

Dilansir AsiaNikkei.com, Ghosn dituduh tidak melaporkan pendapatannya secara benar mulai 2011, setahun setelah Badan jasa Keungan Jepang mengharuskan perusahaan yang terdaftar untuk mengungkapkan gaji eksekutif yang melampaui 100 juta yen. Sedangkan untuk gaji Ghosn, mencapai 4,98 miliar yen.

Sementara itu, pemegang saham pada pertemuan tahunan Nissan terkait gaji Ghosn. Sejatinya, Nissan dapat mencegah beberapa PHK karyawan, jika gaji Ghosn dipangkas. Namun, gaji Ghosn yang diungkapkan tetap tinggi menurut standar Jepang, dan sering mengacu pada standar industri global.

"Kebohongan soal pendapatan, merupakan pengkhianatan terhadap pemegang saham," ujar Toshiaki Yamaguchi, Pengacara dengan keahlian kepatuhan.

Selain masalah pendapatan, Ghosn juga mendapat kecaman karena perusahaan membeli atau menyewa perumahan mahal untuknya. Sebuah kondominium di pantai Rio de Jeneiro, sebuah rumah di Beirut, serta tempat tinggal di Paris dan Amsterdam.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengadaan rumah ini dianggap penyalahgunaan fasilitas perusahaan, dan memang Brasil serta Lebanon merupakan dua negara dimana Ghosn menghabiskan masa kecilnya, tetapi Beirut tidak ada hubungannya dengan operasi aliansi Nissan-Mitsubishi-Renault.

Menurut Zuhair Khan, seorang analis ekuitas di Bank Investasi Jefferies, meskipun menjadi salah satu perusahaan Jepang pertama yang mendatangkan sejumlah anggota dewan asing, Nissan merupakan salah satu perusahaan yang tidak mematuhi tata kelola perusahaan Jepang pada 2015, yaitu setidaknya dua Direktur luar.

"Sampai saat ini, Nissan hanya memiliki satu direktur luar, yaitu mantan eksekutif Renault yang mungkin tidak benar-benar independen," jelasnya saat itu.

Peraturan baru mengharuskan ada Direktur independen untuk melakukan tugasnya, seperti pemantauan manajemen dan pemantauan konflik kepentingan antara perusahaan, manajemen, atau pemegang saham pengendali. Dengan kritik tersebut, Nissan menambahkan dua direktur luar lagi pada 2018, tetapi tidak memiliki latar belakang manajemen dan akuntansi perusahaan.

Kedua Direktur luar tersebut, adalah Kwiko Ihara, pengemudi mobil balap, dan Masakazu Toyota adalah mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Birokrat Industri.

Nissan sendiri tidak membuat komite dewan yang dipimpin oleh direktur luar untuk mengawasi nominasi atau kompensasi, seperti yang dilakukan banyak perusahaan lain. Sebaliknya, masalah-masalah tersebut, hanya ditangani oleh Ketua Dewan, Ghosn.