Tim Siber Awasi Kampanye Hitam di Pilkada Kota Malang

Tim sukses pasangan calon harus mendaftarkan akun media sosial mereka.

oleh Zainul Arifin diperbarui 09 Jan 2018, 10:19 WIB
Diterbitkan 09 Jan 2018, 10:19 WIB
Siber Patrol Awasi Kampanye Hitam Pilkada di Kota Malang
Polisi saat berjaga untuk pengamanan tahun baru di Alun - alun Kota Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Malang - Kepolisian bakal menyiagakan tim patroli siber selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang, Jawa Timur, 2018. Tim bekerja mengantisipasi potensi munculnya ujaran kebencian dan kampanye hitam di media sosial.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengatakan, tiap tim sukses pasangan calon harus mendaftarkan akun media sosial mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (Panwas) Kota Malang.

"Tim patroli siber memantau jangan sampai ada kampanye hitam, ujaran kebencian, dan isu SARA di media sosial," kata Asfuri di Malang, Senin, 8 Januari 2018.

Sejauh ini, penanganan kasus di Polres Malang Kota dengan delik UU ITE cenderung menurun. Pada 2016 silam, ada 226 kasus dan pada 2017 turun menjadi 27 kasus yang ditangani dengan UU ITE. Itu pun sebagian besar adalah kasus penipuan dengan motif jual beli online.

"Selama ini situasi berjalan kondusif, tapi tetap harus dihindari kampanye hitam di media sosial," ujar Asfuri.

Ia menambahkan, untuk pengamanan Pilkada Kota Malang disiagakan 741 personel yang terdiri dari 616 personel Polres Malang Kota dan 125 personel Brigade Mobil (Brimob). Mereka berjaga sejak masa pendaftaran pasangan calon sampai pelantikan pemenang pilkada 2018.

"Sejauh ini tak ada indikasi kerawanan. Semua calon kan sudah mendapat rekomendasi partai, mudah–mudahan semua aman sampai selesai," ucap Asfuri.

Rp 7,4 Miliar untuk Pengamanan Pilkada

Siber Patrol Awasi Kampanye Hitam Pilkada di Kota Malang
Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Balai Kota Malang, Jawa Timur. (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Pengamanan Pilkada Kota Malang itu sendiri menghabiskan anggaran Rp 7,4 miliar. Anggaran untuk pengamanan sejak tahap pendaftaran sampai pelantikan pemenang pilkada. Dana pengamanan itu merupakan bantuan hibah dari Pemkot Malang untuk Polres Malang Kota.

"Anggaran pengamanannya sudah ada rinciannya, termasuk antisipasi pemilihan ulang di TPS. Kalau tak ada pemilihan ulang, uang dikembalikan ke negara," kata Asfuri.

Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan, dana hibah itu diharapkan sudah mengakomodir semua kebutuhan kepolisian untuk pengamanan pilkada.

"Pilkada harus berjalan aman dan kondusif, agar Kota Malang jadi contoh untuk daerah lain," ujar Anton.

Pilkada 2018 Kota Malang yang berlangsung pada 27 Juni 2018 diperkirakan diikuti tiga pasangan calon. Moch Anton menggandeng Samsul Mahmud sebagai pasangannya. Keduanya akan diusung oleh PKB dan PKS yang masing–masing memiliki 6 dan 3 kursi parlemen.

Sedangkan Partai Golkar dan Partai Demokrat yang masing–masing memiliki 5 kursi DPRD bakal mengusung pasangan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko. Satu pasangan lagi yakni Ya’qud Ananda Gudban dan Ahmad Wanedi diusung lima parpol pemilik 22 kursi. Antara lain, PDIP 11 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 3 kursi, PPP 3 kursi dan Partai Nasdem pemiliki 1 kursi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya