2 Kali Kalah di Lumajang, Khofifah Siapkan Strategi Khusus

Liputan6.com, Surabaya - Bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tercatat sudah dua kali kalah dalam pemilihan Gubernur Jatim di Kabupaten Lumajang. Saat ini Khofifah menyiapkan strategi khusus dengan melakukan konsolidasi ke sejumlah tokoh agama di Ponpes Syarifuddin Wonorejo dan Miftahul Ulum Pulosari Lumajang.

"Ini titik dimana dua kali pilgub, saya belum pernah juara disini. Ada 21 kecamatan dan 205 desa, saya berharap bahwa relawan dari perwakilan desa dan kecamatan ini akan menjadi ujung tombak proses pemenangan Khofifah dan Emil di Lumajang," tutur Khofifah, Sabtu 10 Februari 2018.

Selain melakukan konsolidasi ke sejumlah tokoh agama, Khofifah juga melantik 899 relawan dari kalangan kiai dan santri di Gedung Guru Lumajang.

"Gerakan relawan ini, saya bisa memonitor lewat hasil survei. Jadi mungkin diantara relawan ada yang bergerak terbuka dan tertutup dan yang pasti saya bisa menghitung bagaimana sinergitas antara partai pengusung, relawan dan elemen yang lain, antara lain monitoring secara regular, kita lakukan dengan survei," kata Khofifah.

Lumajang dipilih sebagai salah satu wilayah yang menjadi fokus pemenangannya, karena dua kali pilkada gubernur, Khofifah selalu kalah di kota Lereng Semeru ini.

"Ini akan menjadi PR, penyemangat untuk kebupaten lain terutama tetangga sebelah kanan dan kirinya, karena Probolinggo dua kali, dulu saya menang. Di Jember juga dua kali saya menang. Sehingga ini menjadi obsesi untuk bisa mengawal, mensosialisasikan dan sampai mengkonfersi pada dukungan suara," ucap Khofifah.

Strategi khusus lainnya adalah menyiapkan sejumlah tokoh nasional yang rencananya akan turun ke sejumlah titik di Jawa Timur, tokoh itu diantarnya mantan Presiden Indonesia ke 5, yakni SBY dan anaknya AHY.

Pencalonan Khofifah Indar Parawansa, dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2018, merupakan kali ke tiga, setelah dua kali bertarung di Pilkada Gubernur, dia selalu kalah.

Soal hitung-hitungan anggaran untuk program di Madura, bakal Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa ternyata lebih cermat dan rigit. Menurutnya, tidak cukup kalau hanya dialokasikan Rp 1 triliun, tapi masyarakat Madura membutuhkan minimal Rp 1,6 triliun.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan di Madura akan disiapkan anggaran dari APBD Rp 1 triliun itu sebetulnya kekecilan. Hitungan saya, Madura membutuhkan minimal Rp 1,6 triliun," tutur Khofifah saat menghadiri acara Silaturahim dan Konsolidasi Ulama serta Relawan di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qarnain Balet Baru, Sukowono, Jember, Jumat (9/2/2018).

Sebelumnya, pasangan bakal Cagub-Cawagub Jatim, Saifullah Yusuf-Puti Guntur meluncurkan salah satu program andalan, yakni "Satria" alias Satu Triliun untuk Pulau Madura. Anggaran itu bakal diperuntukkan terkait peningkatan SDM dan kualitas infrastruktur.

Jika Khofifah menyebut angka Rp 1,6 triliun, lantas darimana hitung-hitungannya?

Mantan Menteri Sosial itu menjabarkan, dari 29,6 triliun APBD Jatim untuk gaji pegawai mencapai Rp 6,45 triliun atau hampir Rp 6,5 triliun. Selebihnya hibah Rp 7,5 triliun, kemudian Rp 5,4 triliun terkait dengan bagi hasil. Sisanya Rp 9,3 triliun untuk berbagai pemerataan program di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Artinya, kalau masyarakat Jatim memberikan amanat, mandat dan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil, insyallah yang terkait dengan beasiswa guru madrasah diniyah, terkait dengan rekomendasi pesantren di Madura yang ingin menambahkan pendidikan vokasi, kita sudah pada proses melakukan hitung-hitungan tidak sekadar perencanaan," paparnya.

Tak hanya terkait beasiswa dan pendidikan vokasi, kepedulian juga ditunjukkan pasangan Khofifah-Emil untuk hafidz-hafidzoh dari 2.500 yang saat ini mendapat insentif dari Pemprov Jatim akan ditambah minimal menjadi 10 ribu.

"Jika kita berseiring memberikan penghormatan terutama terhadap hafidz, maka imam masjid yang menjadi referensi utama," katanya.

Kalau para imam masjid dengan syarat minimal hafal 10 juz Al Qur'an yang mendapatkan insentif, maka untuk imam di 41 ribu masjid di Jatim -- begitu pula untuk gereja, wihara dan klenteng -- akab diberi sapaan penghormatan Rp 2 juta. Angka tersebut di luar APBD kabupaten/kota yang mungkin pula akan memberikan sapaan serupa.

"Intinya tolong jaga keberagaman, kerukunan, saling menghormati, dan sekarang tugas pemerintah adalah memberikan sapaan kepada mereka," ucap perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU itu.

Sapaan ini, tandas Khofifah, menjadi penting karena hari ini mungkin para kiai dan ibu nyai memiliki kesibukan yang tinggi. Sehingga anak cucu kita, bahkan mungkin santri tidak sempat berguru langsung yang berujung nyantrinya lewat digital.

"Namanya digital, ada yang memang jelas dasarnya, sanatnya dan ada pula yang tidak jelas. Tapi karena yang tidak jelas ini viral, maka jadi perbincangan dan menjadi dasar membangun proses muamalat di lingkungan masing-masing," ujarnya.