Bawaslu Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA di Sejumlah Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sosialisasi untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin bakal terjadi dalam pilkada 2018.

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA ini digelar di sejumlah daerah, seperti di Sidoarjo, Surabaya, Medan, dan 7 kota lainnya di Sumatera Utara.

"Mari kita tolak bersama, mari tolak dan lawan politik uang, dan tolak politisasi SARA," ucap Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rsahan, di Medan, Rabu 14 Februari 2018.

Menurut dia, tolak dan lawan politik uang pada pilkada 2018 ini sangat penting, mengingat politik uang dan politisasi SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Tidak hanya di Sumut, ini program nasional. Di Sumut, kita akan melaksanakannya serentak di seluruh daerah. Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan sangat mencederai integritas penyelenggaraan pilkada. Politisasi SARA mengakibatkan masyarakat terkotak-kotak. Harus kita lawan bersama," ungkap Syafrida.

Ketua KPUD Sidoarjo, M Zaenal Abidin, mengapresiasi kampanye Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA dalam pilkada 2018. Hal itu sesuai dengan keinginan masyarakat yang menjadikan pemilu bersih tanpa menciderai demokrasi.

"Kami sangat menyambut baik. Karena hal ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat agar demokrasi tetap ada dan pemilu ke depan bersih dari money politics maupun SARA," kata Zaenal.

Bawaslu Jawa Timur juga menggelar deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA, pilkada 2018 berintegritas di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu 14 Februari 2018.

Deklarasi ini juga diikuti oleh dua pasangan calon yang sudah mengambil nomor urut untuk Pilgub Jatim 2018.

Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang mempunyai nomor urut satu, dan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno yang mempunyai nomor urut dua.