Demokrat: TGB Offside

Ferdinand menerangkan yang harus ditegur ialah sikap politik TGB, bukan personal. Pasalnya TGB mengeluarkan pernyataan dukungan sebelum ada sikap resmi partainya.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Jul 2018, 18:22 WIB
Diterbitkan 10 Jul 2018, 18:22 WIB
Gubernur Nusa Tengga Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) saat berkunjung ke redaksi Liputan6 di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Selasa (3/78/2018). (Istimewa)
Gubernur Nusa Tengga Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) saat berkunjung ke redaksi Liputan6 di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Selasa (3/78/2018). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan menjatuhkan sanksi untuk Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Majdi diketahui melakukan manuver menyatakan dukungannya kepada capres petahana, Joko Widodo atau Jokowi.

Pembahasan sanksi untuk TGB akan dibahas dalam waktu dekat. Demikian ditegaskan Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

"Dewan Kehormatan akan bersidang membahas sanksi yang diberikan. Karena kalau istilah sikap TGB ini offside. Artinya harus disemprit," kata dia.

Ferdinand menerangkan yang harus ditegur ialah sikap politik TGB, bukan personal. Pasalnya TGB mengeluarkan pernyataan dukungan sebelum ada sikap resmi partainya.

"Beliau ingin mendukung Jokowi silakan. Jadi beliau disanksi bukan karena mendukung Jokowi. Kalaupun disanksi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai," jelasnya.

Ia menegaskan manuver TGB tak direstui partai karena yang bersangkutan tak pernah berkoordinasi dengan DPP. "Itu semua sikap pribadi Pak TGB, di luar garis partai," ujarnya.

 


Dibahas Setelah Pencalegan

zulhas
Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Rabu (9/5/2018). (Merdeka.com/Ahda Bayhaqi)

Sanksi untuk mantan Ketua DPD Demokrat NTB itu akan dibahas setelah proses pencalegan rampung. Sanksinya bisa berupa teguran sampai pemecatan.

"Nanti kita lihat. Apalagi bukan pelanggaran serius atau berat. Itu domain dari Dewan Kehormatan. Saya juga tidak bisa memastikan," jelasnya.

Ferdinand membantah TGB kecewa karena tak didukung Demokrat menjadi capres atau cawapres. Pasalnya, TGB tak pernah menyatakan keinginannya ke partai ingin maju menjadi capres atau cawapres. Jika berniat maju seharusnya disampaikan kepada partai.

"Kalau beliau tentu punya niat ingin maju, harusnya melaporkan dong. Izin Pak Ketum Partai, saya ingin maju. Dan sampai saat ini, itu tidak pernah disampaikan oleh beliau. Sehingga kami menganggap keinginan beliau tidak ada," jelasnya.

"Kalau pun kemarin keliling - keliling banyak daerah bukan langkah politik, tetapi dakwah. Tidak dalam kampanye mengusulkan diri sebagai capres-cawapres. Itu yang kami tangkap. Meskipun di dalam berbagai survei namanya tinggi. Kami juga berpikir TGB itu tidak ingin (maju)," lanjutnya.

Jika sejak awal TGB menyampaikan ke partai ingin menjadi capres atau cawapres, Demokrat dipastikan akan mengakomodir dan membahasnya. "Kalau dia punya niat, sampaikan ke partai. Partai pasti akan membahasnya. Karena di kita demokrasi sangat hidup. Sudah pasti kita pertimbangkan. Karena kita tidak menutup karir politik siapa pun di Partai Demokrat. Kita melihat, evaluasi layak atau tidak, bukan asal popularitasnya tinggi. Semua aspek diperhitungkan," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya