Liputan6.com, Jakarta - Capres Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk melapor bila menemukan nama-nama mencurigakan yang masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Hal ini mengacu pada temuan 17,5 juta DPT tidak wajar oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Tolong saudara-saudara periksa DPT yang nanti ada di TPS, di RT, kelurahan, ada di desa, tolong harap diperiksa. Kalau di situ masih ada nama orang yang sudah mati, tolong dilaporkan, kalau ada yang tidak wajar tolong dilaporkan," kata Prabowo saat kampanye di Cianjur, Jawa Barat, lewat siaran pers diterima, Selasa (12/3/2019).
Baca Juga
Prabowo mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan di antaranya, nama orang yang sudah meninggal dunia masih tercantum dalam DPT hingga temuan nama/NIK ganda.
Advertisement
"Ini aneh, namanya nama yang sama, tanggal lahir sama, alamat sama, ini belasan kali disebut. Ini harus dibersihkan," tegas Prabowo.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas), Ismail Rumadan menilai, temuan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) ganda oleh kubu Prabowo-Sandiaga harus segera ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu.
“Jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dapat dipastikan pemilu presiden maupun legislatif kali ini adalah pemilu yang gagal, pemilu yang bobrok karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata Ismail di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Karena itu, dia menyarankan KPU menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan dan adil dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.
“Jika tidak dibersihkan, maka bisa dikatakan adanya indikasi untuk melakukan pemilihan umum yang curang. Sebab beberapa kesalahan yang ditemukan terkait DPT ini sungguh aneh dan tidak masuk akal bisa terjadi. Misalnya adanya warga megara asing yang masuk dalam daftar DPT, ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi,” kata Ismail.
Terpisah, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhud Aliyudin mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah adanya DPT itu indikasi adanya kecurangan atau kelemahan dalam pendataan penduduk.
“Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah,” pungkasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Respons KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi dugaan 17,55 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai tidak wajar. Kejanggalan itu terkait banyaknya pemilih yang terdapat bertanggal lahir tertentu.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada Senin, 11 Maret 2019 siang, mempertanyakan kejanggalan itu. Aroma dugaan permainan DPT demi suara di pemilu pun mulai merebak.
Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, tidak ada yang salah dengan apa yang telah dilaporkan oleh BPN Prabowo-Sandi. Menurut mereka, data tersebut telah sesuai dan dikonfirmasi dengan data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kemendagri, kata Viryan, tak ada data ganda tanggal lahir dalam DPT. Persoalan itu muncul karena masih banyak warga yang dinilai lupa tanggal lahirnya. Sehingga mereka terpaksa dimasukan pada tanggal-tanggal yang sama.
"Misalnya, ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya. Jadi banyak warga yang lupa tanggal lahirnya" ucap Viryan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Lebih jauh, Viryan memastikan pendataan sistem tanggal lahir seperti ini bukan hanya terjadi pada masa Pemilu 2019, namun telah diberlakukan sejak 2014 lalu. "Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan," sambungnya.
Namun, Viryan tidak bisa menjawab lebih jauh soal temuan BPN ihwal 300 ribu pemilih yang berusia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih di bawah 17 tahun yang ikut masuk DPT. Dia mengatakan, perlu menyelidiki laporan tersebut terlebih dahulu.
"Perlu waktu untuk konfirmasi. Tidak mungkin datang, langsung disampaikan, serta-merta kita langsung jawab. Karena data yang disampailkan detail, disampaikan by name, by addres, akan kami kami tindaklanjuti, menjadi bagian dari kegiatan proses perbaikan DPT," pungkasnya.
Advertisement