Mendagri Minta KPU Menghemat Anggaran Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta KPU dan Bawaslu untuk merasionalisasi alias menghemat anggaran Pilkada 2020.

"Kita meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan rasionalisasi. Karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program kerja dan anggaran KPUD masing-masing itu ada yang dilaksanakan," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).

Adanya kegiatan yang semula dianggarkan namun kini bisa diganti secara virtual, menurut Tito dapat dialihkan untuk anggaran lain.

"Contoh verifikasi calon perorangan yang semua sudah dianggarkan dalam pos KPUD, namun dalam kenyataan tidak semua daerah terdapat calon perorangan. Artinya ada pos yang tidak terpakai. Kemudian dengan adanya protokol pembatasan dalam jumlah besar maka kegiatan-kegiatan yang masih seperti bimbingan teknis itu diubah menjadi kegiatan virtual," jelasnya.

Adanya rasionalisasi anggaran di pos tertentu, menurut Tito dapat digunakan untuk anggaran pembelian APD.

"Ini salah satu contoh pos yang bisa disederhanakan dan dananya bisa dialihkan untuk penambahan perlengkapan proteksi penyelenggara maupun pemilih," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diketahui, Tito menyebut sebanyak 204 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan biaya dari APBN.

"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp 1,02 triliun," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).

Rincian Rp 1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp 908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp 76,36 miliar, pengamanan Rp 35,78 miliar.