Efisiensi Anggaran, KPU RI Pangkas Rp 900 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengakui, lembaganya tidak luput dari kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya berapa besar anggaran KPU RI pada tahun ini yang dipangkas, Afif menjawab jumlahnya mencapai hampir Rp 900 miliar.

“Hampir 900 miliar untuk di KPU,” kata Afif di Kantor KPU RI Jakarta, Senin (10/2/2025). 

Afif menjelaskan, angka dipangkas merupakan total dari jumlah anggaran KPU di seluruh Indonesia. Maka dari itu, saat ini KPU RI bersiasat untuk memaksimalkan fasilitas internal untuk kegiatan seremonial. 

“Ada pun berkaitan dengan efisiensi, seluruh kegiatan kami upayakan sekarang dilaksanakan di kantor KPU dengan prinsip efisien dan saya kira teman-teman juga sudah menyesuaikan,” jelas Afif.

Meski terjadi pemangkasan anggaran, Afif mengaku tidak ada kegiatan penyelenggaran pemilu yang terganggu. Termasuk proses pilkada di beberapa daerah yang masih berjalan karena adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kira tidak terganggu dari sisi aktivitas karena sekarang di daerah-daerah masih mengikuti seluruh skema aktivitas dengan pelaksanaan Pilkada,” ujar dia.

Meski begitu, Afif memastikan akan ada penyesuaian lanjutan terkait anggaran di tubuh KPU usai seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada 2024 rampung.

“Mungkin setelah itu setelah selesai Pi baru kita akan menyesuaikan dengan efisiensi lanjutan,” dia menandasi.

Sebagai informasi, sejatinya KPU RI memiliki anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. Namun karena adanya perintah efisiensi, maka terjadi pemangkasan sebesar Rp 900 miliar yang diakumulasi dari anggaran KPU di seluruh Indonesia. Angka tersebut selain dari anggaran kegiatan, juga bersumber dari gaji dan fasilitas pegawai KPU.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.  Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo membenarkan bahwa rapat pembahasan anggaran antara komisinya dengan MenHAM yang semula dijadwalkan siang ini ditunda. “Iya (ditunda), ada pemberitahuan di group komisi,” kata Andreas pada wartawan, Senin (10/2025).

Andreas mengaku belum tahu sampai kapan penundaan akan terjadi. “Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra,” kata dia.

 Diketahui, berdasarkan surat edaran DPR yang beredar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menandatangani surat yang berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025.

Berikut isi surat tersebut: 

Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.