Bamsoet: Tindak Tegas Paslon Pilkada yang Kampanye Libatkan Anak-Anak

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersikap tegas dan menindak pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye.

"Tindak paslon yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," kata dia Kamis, 26 November kemarin di Jakarta. 

Hal tersebut merespons adanya temuan dari Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih adanya pelibatan anak-anak dalam kampanye pasangan calon di Pilkada. Seperti adanya paslon yang memberi santunan kepada anak-anak tetapi bermaksud untuk kampanye.

Menurutnya, Bawaslu bersama pemerintah daerah harus tetap menyosialisasikan larangan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Seluruh paslon beserta tim suksesnya dan partai pendukung agar tidak melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye," imbau pria yang akran disapa Bamsoet ini. 

Dia pun mendorong Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan upaya pencegahan pelibatan anak dalam kegiatan politik dan kampanye, penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi, serta pengawasan terhadap bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Bamsoet juga menyoroti adanya 59 pengawas yang mengalami kekerasan saat menertibkan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 pada kampanye Pilkada 2020.

Terkait hal ini, Bamsoet mengimbau kepada kandidat dan tim sukses untuk memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi apabila diberikan peringatan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Politikus senior Partai Golkar itu bahkan mendorong para pengawas yang mendapatkan kekerasan membuat laporan dan melampirkan bukti-bukti telah terjadi kekerasan kepada Bawaslu dan penyelenggara pilkada.

Hal tersebut guna memberikan sanksi kepada kandidat dan tim sukses yang terbukti telah melakukan kekerasan kepada pengawas yang menertibkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Seperti memberikan pelarangan untuk mengadakan kampanye lagi di hari mendatang.

Dia pun mendorong Bawaslu dan penyelenggara Pilkada memastikan bahwa para pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan tidak menggunakan kekerasan ketika melakukan penertiban protokol kesehatan.