Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan antara kader PDIP Budiman Sudjatmiko dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto kini menuai polemik. Mahkamah Partai PDIP bersiap memanggil Budiman untuk meminta penjelasan.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, pemanggilan Budiman adalah sepenuhnya wewenang PDIP.
Baca Juga
“Kalau kemudian langkah politik itu terus DPP PDIP akan memanggil atau mengundang Mas Budiman, tentu saja kami hormati itu adalah langkah internal PDIP,” kata Muzani usai pertemuan dengan DPP Demokrat, Kamis (20/7/2023).
Advertisement
Namun, Muzani menegaskan tak ada pembicaraan dalam pertemuan tersebut bahwa Budiman akan masuk Gerindra.
“Tidak dibicarakan, tidak dibahas sama sakali. Dan kami menghargai pilihan politik Budiman beliau adalah kader PDIP,” kata Muzani.
Muzani juga menyebut kedatangan Budiman ke rumah Prabowo Subianto bukan atas ajakan Gerindra melainkan inisiatif Budiman Sendiri.
“Ndak ada (ajakan) itu inisiatif beliau,” kata Muzani.
Muzani juga mengaku tak mengetahui apakah akan ada kader PDIP yang akan merapat bertemu Prabowo lagi. “Saya tidak monitor,” kata dia.
Sebelumnya, elite PDIP tidak tinggal diam. PDI Perjuangan akan memanggil Budiman Sudjatmiko karena menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. PDIP menilai apa yang dilakukan Budiman ada indikasi pelanggaran disiplin organisasi.
"Iya pasti kita panggil, saya pulang dari reses dipanggil. Semua sama, itu aturan berlaku untuk semua anggota partai tanpa kecuali," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).
PDIP Punya Aturan
Komarudin mengaku, berpartai memiliki aturan organisasi. Ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, seluruh kader partai berlambang banteng harus tegak lurus.
"Ketika ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo, ya pasti kita pendukung partai, anggota partai 230 juta seluruh Indonesia pasti juga punya pandangan yang mungkin secara pribadi tidak setuju, tapi konsekuensi sebagai orang partai ya kalau sudah diputuskan semua harus mendukung itu," ujarnya.
"Kalau tidak mau mendukung, mau bebas ya jangan gabung di PDIP, kan gitu. Kalau di PDIP pasti ada aturan," tegas Komarudin.
Apalagi, kata dia, Budiman Sudjatmiko memiliki kartu tanda anggota PDIP. Tidak bisa seenaknya mendukung calon presiden lain.
"Lah itu kan itu memberinya dukungan kepada pak Prabowo ya itu sama saja dengan tidak mendukung Keputusan ketua umum partai kan. Ya sudah tidak usah bergabung dengan PDIP kalau tidak mau diatur PDIP," tegas Komarudino.
Advertisement