Maruf Amin Buka Suara soal Viral Bansos Beras Ada Stiker Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin buka suara mengenai foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X. 

Ia mengemukakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial (bansos) yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma'ruf Amin dilansir dari Antara, Jumat (26/1/2024).

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," ucap Ma'ruf.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan, beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan, tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog. Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dalam bentuk apa pun yang ditempeli stiker berlogo pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.

"Dipastkan tidak ada," tutur Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024).

Pemerintah sendiri memang menyediakan bansos berupa beras 10 kilogram hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan bagi masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Airlangga menegaskan tidak ada satu pun yang terafiliasi dengan kepentingan pilpres 2024.

"Kalau bansos semuanya dari pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos pemerintah," kata Airlangga Hartarto.