PPP Tegaskan Dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Tak Akan Berubah

Liputan6.com, Jakarta - Dalam masa Pemilu 2019 ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didera masalah. Salah satunya, ditangkapnya Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai itu bergerak cepat. Pemimpin partai melakukan Musyawarah Kerja Nasional dengan menunjuk Suharso Monoarfa sebagai pengganti Romahurmuziy untuk duduk Ketua Umum.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara mengatakan, meski kursi pimpinan bergeser, sikap partai berlambang kabah itu tetap mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menegaskan tidak akan berubah.

"Mukernas yang berlangsung di Bogor beberapa waktu lalu tidak mengubah dukungan PPP ke Pak Jokowi. PPP tetap memerintahkan semua kader untuk memenangkan Paslon 01," ucap Amir dalam keterangannya, Sabtu (30/3/2019).

Hal ini pun ditunjukkan langsung oleh sang Ketua Umum Suharso Monarfa. Saat bertemu para pengurus DPC dan DPW di Surabaya Jumat 29 Maret 2019, ia meminta kadernya memasukkan dukungan Jokowi dalam yel-yel berkampanye Pileg.

"Yel-yel kita dalam Pemilu ini adalah ‘Yuk Coblos Kakbah, PPP Partaiku, Jokowi Presidenku," jelas Suharso.

Dia merasa yakin, paslon nomor urut 01 akan menang dan ungguli paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Bahkan selisih kemenangan akan cukup besar, khususunya di Jawa Timur yang menjadi salah satu basis pendukung Jokowi-Amin," kata Suharso.

Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) menyatakan, partainya akan terus memperkuat basis pemilih dari kalangan pesantren dan aktivis Islam untuk menjaring suara di Pemilu 2019 agar bisa lolos ambang batas parlemen. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektoral PPP baru mencapai 2,7 persen.

"Sebulan ke depan kita memperkuat basis pemilih tradisional. Pemilih tradisional yakni kalangan pesantren dan aktivis Islam," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi kepada merdeka.com, Jumat (22/3/2019).

Ia menambahkan, meski hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektoral PPP masih belum di titik aman, hal itu tidak menjadi persoalan. 

"Biasa saja. Survei Kompas memang selalu PPP tak lolos PT (parliamentary threshold) bisa dicek di setiap survei menjelang pemilu. Kami mau lolos pemilu bukan lolos survei. Namun demikian hasil survei tersebut tetap menjadi acuan untuk memetakan gerakan politik ke depan. Kami akan terus bekerja maksimal agar suara PPP tak semakin tergerus," ujar Wasekjen PPP itu.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit, Kamis 21 Maret 2019, elektabilitas partai baru di bawah ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold yaitu PSI (0,9%), Berkarya (0,5%), Garuda (0,2%), dan Perindo (1,5%).

Survei juga menunjukkan Hanura, partai yang mempunyai kursi DPR 2014-2019, terancam gagal masuk Senayan karena elektabilitasnya hanya berkisar 0,9%.