Palangka Raya Kandidat Ibu Kota RI, Kalteng Bangun Tugu Pancasila

Liputan6.com, Palangka Raya - Kota Palangka Raya digadang-gadang sebagai kandidat calon ibu kota pemerintahan Indonesia mendatang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) pun mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan membangun Tugu Pancasila.

Tugu ini kelak diharapkan menjadi salah satu ikon Kalteng. "Kami akan membangun tugu yang bernama Tugu Pancasila di bundaran besar Palangka Raya," ucap Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, saat pertemuan dengan 20 peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) XXI Lemhannas RI di Palangka Raya, Senin, 9 Oktober 2017.

Rencananya, Tugu Pancasila segera dibangun pada 2018. "Saat ini tengah dilakukan pembuatan desain bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)," ujarnya.

Secara prinsip, menurut Sugianto, Kalteng siap dan serius bila memang pemerintah pusat menunjuk salah satu wilayahnya menjadi ibu kota RI. Bukti keseriusan ini antara lain pemerintah telah menetapkan tiga tempat, yakni Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Katingan sebagai lokasi.

"Kita sudah siapkan lahan 300-500 ribu hektare dan semua tanah negara, jadi nantinya tidak mungkin ada sengketa," katanya.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga menyiapkan tiga bandara di lokasi yang sama. "Selain Bandara Cilik Riwut di Palangka Raya, ada Bandara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dan Bandara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan," Gubernur Kalteng menjelaskan.

Adapun saat dialog Lemhannas, salah seorang tokoh masyarakat Kalteng, Sabran Achmad, mengatakan bahwa sejak dulu sebelum negeri merdeka, orang Dayak sudah menerapkan Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan budaya Huma Betang (rumah panjang) yang dihuni oleh banyak orang dan segala adat istiadatnya, tapi tetap menjunjung tinggi peraturan.

"Jadi menurut kami filosofi Huma Betang itu hingga sekarang juga masih relevan untuk digunakan dalam negara kesatuan Pancasila ini," ujar mantan Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng itu.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, saat ini Bappenas masih terus melakukan kajian tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta.

"Kita masih kajian, saat ini kita masih melakukan survei ke beberapa lokasi untuk melihat tingkat kesiapan maupun status dari wilayah-wilayah tersebut," kata Bambang, usai ditemui di ITB, Kota Bandung, Rabu, 27 September 2017.

Soal pemindahan ini, pemerintah tak harus membebaskan lahan untuk dijadikan pembangunan ibu kota baru. Sedangkan wilayah yang nantinya akan jadi lokasi pemindahan di antaranya melihat ketersediaan sumber daya air dan bebas dari bencana.

"Dari sejarah bisa kita lihat mana wilayah yang pernah terdampak banjir, kebakaran hutan, gempa bumi atau tanah longsor. Kita cari dari sekian banyak kemungkinan bencana tadi yang paling minim dan kemungkinannya nol," Bambang menjelaskan.

Disinggung soal lokasi, Bambang mengatakan tetap fokus di luar Pulau Jawa. "Yang pasti kita mencari areal di atas 100 ribu hektare," ia menambahkan.

Menurut Bambang, untuk membangun ibu kota baru yang ideal di Indonesia salah satu syaratnya, yaitu perlu wilayah yang luas.

Ditargetkan kajian mengenai kemungkinan lokasi pemindahan ibu kota akan selesai tahun ini. "Tetapi kan ada kajian lanjutan seperti desain kota dan skema pembiayaan," ucap Bambang Brodjonegoro.