Penawaran Rekonsiliasi Nasional dari Muhammadiyah Usai Pemilu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara sehari setelah pelaksanaan pemilu serentak 2019.

oleh Switzy Sabandar diperbarui 18 Apr 2019, 16:48 WIB
Diterbitkan 18 Apr 2019, 16:48 WIB
Konferensi PP Muhammadiyah soal Pemilu
Konferensi PP Muhammadiyah soal Pemilu (Liputan6.com / Switzy Sabandar)

Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara sehari setelah pelaksanaan pemilu serentak 2019. Selain mengucapkan selamat dan mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar dan tertib, ia juga menawarkan sebuah konsep untuk menjaga tegaknya kedaulatan dan persatuan Indonesia.

Konsep bernama rekonsiliasi nasional itu muncul supaya bangsa Indonesia tidak terpecah karena perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi. Hal itu juga tertuang dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah poin kesembilan.

Bunyinya, mengajak seluruh elite bangsa untuk memberikan teladan yang baik dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian di tubuh bangsa Indonesia pascapemilu. Kepada para pemimpin dan masyarakat Muslim diimbau untuk melakukan islah, melakukan ketertiban bersama, dan meningkatkan ukhuwah.

Sebagai kekuatan mayoritas, persatuan umat Islam adalah faktor penting yang menentukan persatuan bangsa. Kepada semua elemen bangsa dari berbagai latar belakang hendaknya mengutamakan persatuan nasional sebagai spirit kolektif berbangsa dan bernegara yang tidak terpengaruhi oleh polarisasi dan pilihan politik yang berbeda.

"Cukup satu tahun kita melakukan partisipasi politik yang bagus, ke depan perlu melangkah dengan kerja-kerja positif," ujar Haedar Nashir dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurutnya, polarisasi yang terasa juga karena waktu pemilu yang cukup panjang. Meskipun demikian, Haedar yakin bangsa Indonesia memiliki potensi kerukunan yang besar ketimbang potensi disintegrasi.

Secara teknis, PP Muhammadiyah tidak segan menjadi mediator dalam rekonsiliasi nasional. Muhammadiyah memiliki tradisi bersilaturahmi, sama halnya dengan tradisi bangsa ini.

"Biasanya setelah pesta usai, kedua kubu bersilatuhami, kami bisa menjadi mediator atau menyelenggarakan acara yang mengarah kepada rekonsiliasi," tutur Haedar.

Ia menawarkan seluruh komponen bangsa di Indonesia berbicara soal rencana selanjutnya. Persoalan bangsa dibicarakan lewat dialog strategis. Bagi pasangan yang memperoleh mandat pasca keputusan KPU juga tidak hanya menjalankan visi misinya, melainkan juga bisa mendapatkan masukan dari rekonsiliasi nasional ini.

 

Simak juga video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya